Padang – Pemerintah daerah di Sumatera Barat diminta lebih agresif mencari sumber pendanaan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur, terutama jalan rusak yang masih banyak ditemui di berbagai wilayah. Ketua Komisi VI DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, menilai penguatan pembiayaan menjadi kunci agar penanganan tidak berjalan lambat.
Doni mengatakan, selama ini perbaikan infrastruktur masih banyak mengandalkan skema R3P yang memang difokuskan untuk pemulihan pascabencana. Namun, menurut dia, persoalan jalan rusak di Sumbar tidak semata-mata muncul setelah bencana.
“R3P ini memang diperuntukkan bagi daerah terdampak bencana, sebagai upaya pemulihan dan pembangunan kembali secara terstruktur,” kata Doni di Padang, Minggu (3/5/2026).
Ia mengingatkan, kerusakan jalan di daerah ini sudah terjadi sebelum bencana melanda. Berdasarkan data sebelumnya, kondisi jalan di Sumbar terdiri atas 59,6 persen dalam kondisi baik, 10,9 persen sedang, 7,5 persen rusak ringan, dan 22 persen rusak berat.
“Artinya, sebelum bencana pun kita sudah menghadapi persoalan infrastruktur. Jadi ini bukan semata dampak bencana, tapi memang ada pekerjaan rumah yang belum tuntas,” ujarnya.
Doni menilai masih banyak infrastruktur yang rusak di luar dampak bencana dan belum tertangani secara maksimal. Kondisi itu, kata dia, membuat pemerintah daerah perlu menata ulang prioritas penanganan.
“Di luar bencana, banyak jalan dalam kondisi rusak. Ini yang jadi tantangan, karena tidak semuanya bisa tercover dalam skema R3P,” katanya.
Ia menyebut, lambatnya perbaikan juga dipengaruhi keterbatasan fiskal daerah. Perbaikan jalan, kata Doni, membutuhkan biaya besar, sementara anggaran yang tersedia tidak selalu cukup untuk menjangkau seluruh kebutuhan.
“Perbaikan jalan membutuhkan biaya besar. Sementara anggaran daerah terbatas, sehingga harus ada prioritas,” jelasnya.
Sebagai alternatif, Doni mendorong pemerintah daerah memaksimalkan program Inpres Jalan Daerah yang disiapkan pemerintah pusat. Menurut dia, program itu bisa menjadi peluang penting untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan.
“Kami mendorong agar pemerintah daerah bisa lebih aktif memanfaatkan dan mengoptimalkan program Inpres Jalan Daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, dukungan pusat melalui program tersebut dapat membantu daerah mempercepat penanganan infrastruktur, terutama jalan yang kondisinya sudah memprihatinkan.
“Program ini sangat penting karena dapat membantu daerah dalam percepatan perbaikan infrastruktur, terutama dengan dukungan dari pusat,” tambahnya.
Doni juga menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam menyusun perencanaan dan mengajukan usulan agar kesempatan mendapatkan pendanaan tidak terlewat. Menurut dia, keberhasilan program sangat bergantung pada ketepatan langkah daerah sejak awal.
“Kuncinya ada pada kesiapan daerah, baik dari sisi perencanaan maupun pengajuan. Kalau itu optimal, perbaikan bisa lebih cepat,” ujarnya.
Ia optimistis, jika pemerintah pusat dan daerah mampu membangun sinergi yang kuat, perbaikan infrastruktur di Sumatera Barat bisa berjalan lebih merata dan berkelanjutan.
