Padang – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang menekan angka defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 secara signifikan.
Semula defisit diperkirakan mencapai Rp500 miliar, kini berhasil ditekan menjadi hanya Rp20 miliar.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyebutkan bahwa langkah-langkah kemajuan telah dicapai dalam pembahasan RAPBD 2026.
“Ini kan masih dalam proses pembahasan semuanya, tapi sudah ada langkah-langkah kemajuan,” ujarnya.
Salah satu strategi yang ditempuh adalah mengurangi dan menunda belanja. Beberapa pos pengeluaran dialihkan ke APBD Perubahan 2026 atau tahun anggaran 2027.
Pinjaman daerah menjadi opsi untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan. Kebijakan ini telah melalui kajian mendalam.
“Kalau kita lihat dari KUA sebelumnya, memang ada rencana pinjaman sebesar Rp260 miliar. Namun karena kondisi ekonomi dan keuangan daerah belum memungkinkan, akhirnya disepakati hanya Rp81 miliar,” terang Muharlion.
Pinjaman sebesar Rp81 miliar akan dialokasikan untuk kegiatan strategis dan prioritas. Di antaranya pembenahan Pasar Raya, revitalisasi kawasan Kota Tua, serta perbaikan trotoar di sepanjang kawasan Pantai Padang.
DPRD Kota Padang menargetkan pengesahan RAPBD 2026 tepat waktu, yakni pada 24 November mendatang.
Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berkomitmen menjaga APBD 2026 tetap rasional dan berkeadilan.
Tujuannya agar mampu menjawab kebutuhan pembangunan tanpa membebani keuangan daerah di masa depan.
“Kita tetap berhati-hati, tapi juga tidak ingin pembangunan kota terhambat karena keterbatasan anggaran,” tegas Muharlion.
