Tanah Datar – Delapan fraksi di DPRD Tanah Datar memberikan sejumlah catatan kritis kepada pemerintah daerah saat menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 menjadi Perda.
Keputusan tersebut disepakati dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II yang dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra, Kamis (2/7/2026).
Meski menyetujui pengesahan, legislatif menuntut perbaikan kinerja dan pengawasan anggaran yang lebih ketat dari eksekutif.
Fraksi Umat Golkar menyoroti pentingnya keselarasan program dengan kebutuhan riil masyarakat serta optimalisasi pendapatan.
Fraksi Gerindra mendesak adanya inovasi dalam mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi Nasdem mengingatkan pemerintah agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, Fraksi PKS dan PAN mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih kreatif dalam menggali potensi pajak dan retribusi.
Fraksi PPP secara khusus meminta prioritas pada perbaikan infrastruktur pascabencana serta pengawasan anggaran yang lebih disiplin.
Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, Juru Bicara Bamus Zaiful Imra merekomendasikan penguatan fungsi Inspektorat dan audit berkala di 75 nagari.
Legislatif juga meminta pemerintah daerah mengevaluasi manajemen talenta dalam mutasi ASN agar lebih profesional.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyambut baik dukungan tersebut dan berkomitmen menjaga tata kelola keuangan daerah.
“Seluruh anggota DPRD telah menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Perda,” ujar Eka Putra.
Bupati berharap sinergi ini mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih selama 15 tahun berturut-turut.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus menjalankan pembangunan sesuai koridor hukum guna menghindari kerugian negara.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Ahmad Fadly, jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta para wali nagari se-Tanah Datar.
