Jakarta – Pengurus Nahdlatul Ulama (NU), terutama di tingkat daerah, diminta untuk memfokuskan perhatian pada persiapan Muktamar ke-35 yang dijadwalkan pada Agustus 2026.
Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengimbau para pengurus agar tidak terpengaruh oleh isu-isu yang belum terverifikasi kebenarannya dan marak beredar di media sosial.
Ia menekankan bahwa arus informasi di media sosial sangat deras, namun tidak semuanya dapat dipastikan akurat, sehingga perlu disikapi dengan bijak.
“Saya berharap (para pengurus) tidak terbawa oleh berita-berita yang belum tentu benar, karena kalau kita lihat medsos itu luar biasa sekali, dan itu belum tentu kebenarannya,” ungkapnya.
Gus Ipul juga membantah sejumlah kabar yang tidak benar, termasuk isu adanya pihak yang menghambat jalannya muktamar serta tuduhan bahwa dirinya tidak memberikan tanda tangan kepada pihak yang membutuhkan.
“Jadi, tidak ada yang menghambat, tidak ada yang katakanlah mengganggu. Semuanya berjalan dengan lancar. Kalau ada kabar sekjen tidak mau tanda tangan dan lain sebagainya, itu adalah kabar yang tidak benar,” tegasnya.
Persiapan muktamar terus dimatangkan dengan pembentukan kepanitiaan inti yang telah ditetapkan oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar bersama Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
Setelah panitia inti terbentuk, pengurus kini tengah melakukan konsolidasi untuk melengkapi struktur kepanitiaan dan memastikan seluruh kebutuhan teknis terpenuhi.
Gus Ipul optimistis seluruh rangkaian persiapan akan berjalan lancar berkat dukungan dari pengurus wilayah dan cabang.
“(Persiapan menuju muktamar) terus kita lakukan, dan Insya Allah semuanya bisa berjalan lancar, dan kita mohon dukungan dari pengurus wilayah maupun pengurus cabang untuk semuanya berfokus dan menyiapkan diri mengikuti muktamar tersebut,” ujarnya.
Terkait peserta dan mekanisme organisasi, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh ketentuan telah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU serta peraturan lainnya, termasuk prosedur pencalonan ketua umum.
Selain itu, tim khusus telah dibentuk untuk menuntaskan seluruh surat keputusan dan kebutuhan administratif menjelang pelaksanaan muktamar.
