Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan resmi mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73 Tahun 2026.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyampaikan keputusan tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (9/10).
“Saya ingin mengumumkan di sini juga, bahwa telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 73 Tahun 2026 yang memberikan suntikan tambahan untuk BPJS Kesehatan sebesar 20 triliun,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (9/10/2026).
Penyaluran dana tambahan ini akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu dua bulan ke depan.
Pemerintah menjadwalkan pencairan tahap pertama sebesar Rp 10 triliun pada Oktober 2026.
Sementara itu, sisa dana sebesar Rp 10 triliun berikutnya akan direalisasikan pada November 2026.
Suntikan dana darurat ini dilakukan sebagai respons atas kondisi defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan.
Langkah fiskal ini diambil pemerintah untuk menjamin keberlangsungan operasional layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Ini untuk membantu supaya BPJS Kesehatan, klaim menjaga kesehatan masyarakat itu meningkat,” jelas Suahasil.
Ia menambahkan bahwa pemerintah memprioritaskan agar BPJS Kesehatan tetap mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada berbagai fasilitas kesehatan.
“BPJS Kesehatan defisit, lalu kemudian kita lihat bahwa supaya BPJS Kesehatan bisa terus melayani masyarakat, terus membayari fasilitas kesehatan, dia membutuhkan tambahan suntikan,” lanjutnya.
Secara teknis, pendanaan BPJS Kesehatan selama ini bersumber utama dari alokasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari APBN dengan nilai mencapai Rp 47 triliun.
Dengan adanya suntikan tambahan ini, total dukungan APBN untuk BPJS Kesehatan mengalami peningkatan signifikan.
“Jadi ibaratnya tuh, dari APBN-nya sekarang ada Rp 47 triliun untuk PBI plus Rp 20 triliun untuk suntikan,” papar Suahasil.
Secara keseluruhan, total alokasi dana dari APBN untuk sektor ini kini mencapai kisaran Rp 67 triliun hingga Rp 68 triliun.
Pemerintah berharap penambahan likuiditas ini dapat menstabilkan neraca keuangan BPJS Kesehatan di akhir tahun 2026.
Diharapkan pula pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu akibat kendala finansial yang terjadi sebelumnya.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional.
Kementerian Keuangan memastikan proses penyaluran dana tersebut akan dipantau ketat agar tepat sasaran dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan dalam PMK Nomor 73 Tahun 2026.
