Jakarta – Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran lebih dari Rp3 triliun untuk memperkuat sistem irigasi nasional sebagai langkah menjaga produksi pangan menghadapi antisipasi musim kemarau 2026.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan dana itu merupakan bagian dari total Rp12 triliun yang dialokasikan untuk sektor pertanian. Menurut dia, anggaran irigasi akan difokuskan untuk memperbaiki sekaligus memperluas infrastruktur di sentra-sentra produksi.
“Kami dorong anggaran irigasi lebih dari Rp3 triliun, dari total Rp12 triliun yang kita distribusikan,” ujar Amran dalam Rapat Koordinasi Nasional Antisipasi Kemarau 2026 di Kementerian Pertanian, Senin (20/4).
Ia menegaskan penyaluran anggaran tidak dilakukan secara merata, melainkan mempertimbangkan potensi wilayah dan respons pemerintah daerah.
“Tidak dibagi rata. Kita lihat potensi dan respons kepala daerah. Kalau bupatinya aktif, kita percepat,” tegasnya.
Dalam rapat itu, Kementan mengundang sekitar 170 bupati dari seluruh Indonesia untuk memastikan koordinasi program berjalan di daerah. Amran menilai keterlibatan langsung kepala daerah menjadi kunci percepatan pelaksanaan program, terutama dalam penguatan irigasi dan peningkatan produktivitas pertanian.
Program irigasi yang disiapkan mencakup rehabilitasi jaringan, optimalisasi lahan, dan pompanisasi dengan cakupan hingga 1,5 juta hektare. Pemerintah juga menyiapkan sekitar 80 ribu unit pompa yang ditargetkan mampu mengairi hampir 1 juta hektare lahan, khususnya di wilayah yang berpeluang menaikkan indeks pertanaman.
Di sisi lain, pemerintah menargetkan pencetakan sawah baru seluas 30 ribu hektare untuk memperluas areal tanam. Bantuan benih tahan kekeringan juga terus disalurkan guna mendorong indeks pertanaman naik dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun, terutama di lahan kering.
Amran memastikan kondisi produksi dan cadangan pangan nasional saat ini masih aman. Ia menyebut stok beras pemerintah dalam waktu dekat diperkirakan menembus 5 juta ton.
“Tiga hari ke depan, empat hari ke depan (stok beras pemerintah) mencapai 5 juta ton. Itu kabar baik,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan standing crop mencapai sekitar 11 juta ton, sedangkan cadangan di rumah tangga serta sektor hotel, restoran, dan kafe sekitar 12,5 juta ton.
“Totalnya bisa 11 bulan. Estimasi El Nino itu hanya enam bulan. Artinya lebih dari cukup,” katanya.
Selain tanaman pangan, pemerintah turut menyiapkan anggaran Rp9,95 triliun untuk pengembangan sektor perkebunan pada periode 2026-2027. Program ini menyasar komoditas strategis seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, pala, dan jambu mete dengan target pengembangan lahan mencapai 870 ribu hektare.
Meski begitu, Amran menekankan keberhasilan program tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada pelaksanaan di lapangan.
“Sudah, jawabannya pelaksanaan. Kalau rendemen rendah, solusinya permanen, bongkar, ganti bibit. Kalau produktivitas rendah, petani tidak untung, tidak bisa beli pupuk. Ini lingkaran yang harus kita putus,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih adanya program yang belum berjalan optimal meski anggaran telah tersedia. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah lebih aktif mengawal implementasi di lapangan.
“Saya turun langsung, ada yang belum dibangun padahal uangnya sudah ada. Jangan semua dilempar ke pusat,” ujar Amran.
