Banda Aceh – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membiarkan kota tumbuh tanpa arah di tengah arus urbanisasi yang terus meningkat. Menurut dia, pengelolaan perkotaan harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan agar kota tidak berubah menjadi sumber persoalan baru.
Pernyataan itu disampaikan Tito saat menjadi pembicara kunci dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh. Ia menilai kota kini tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga wilayah yang paling rawan terhadap masalah sosial.
“Kalau tidak dikelola dengan baik, mereka akan menjadi korban. Pendidikan tidak cukup, tidak mampu bersaing, akhirnya bisa masuk ke kejahatan,” ujarnya.
Tito menjelaskan, urbanisasi yang tidak terkendali dapat memunculkan kawasan kumuh, meningkatkan angka kriminalitas, serta mendorong biaya hidup semakin tinggi. Kota, kata dia, memiliki posisi strategis karena menjadi pusat aktivitas ekonomi sekaligus tempat tinggal mayoritas penduduk Indonesia.
Ia mencontohkan pengalaman Jepang yang menurutnya menunjukkan dampak serius ketika urbanisasi ekstrem tidak diimbangi perencanaan yang matang. Pembangunan kota yang tak dirancang dengan baik, kata Tito, akan menimbulkan persoalan jangka panjang, mulai dari mahalnya biaya hidup hingga turunnya kualitas hidup masyarakat.
Tito juga menekankan pentingnya tata ruang dan ruang terbuka hijau dalam pembangunan kota. Ia menilai kota yang baik harus memiliki desain yang jelas, bukan tumbuh tanpa kendali.
“Kota yang bagus adalah kota yang memiliki desain. Bukan kota yang tumbuh semaunya,” tegasnya.
Menurut Tito, pembangunan yang tidak disiplin kerap memicu masalah baru. Ia menyinggung kebijakan yang tidak konsisten, seperti alih fungsi ruang hijau menjadi kawasan komersial, yang dapat berujung pada bencana seperti banjir.
Ia juga menilai banyak kota di Indonesia belum ramah bagi pejalan kaki dan masih minim ruang terbuka hijau. Padahal, ruang terbuka hijau dan fasilitas publik terbukti mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Tito mencontohkan Singapura yang dinilai berhasil menekan biaya kesehatan melalui penyediaan ruang hijau dan fasilitas publik yang memadai. Karena itu, pemerintah daerah diminta mampu mengendalikan pertumbuhan kota agar tidak berubah menjadi sumber masalah baru.
Tanpa perencanaan yang matang, kata dia, kota berpotensi bergeser dari pusat pertumbuhan menjadi pusat krisis.
Rapat Kerja Komwil I APEKSI itu diikuti 98 pemerintah kota dan menjadi bagian dari persiapan menuju Rapat Kerja Nasional APEKSI di Medan pada pertengahan 2026. Penunjukan Banda Aceh sebagai tuan rumah juga menjadi momentum konsolidasi kebijakan perkotaan untuk menghadapi tantangan global maupun domestik.
