Kuala Lumpur – Pemerintah Malaysia kini tengah membenahi kualitas tenaga kerja sebagai strategi utama untuk menuntaskan target menjadi negara berpendapatan tinggi.
Langkah ini diambil menyusul temuan bahwa 35,6 persen pekerja berpendidikan tinggi di Negeri Jiran masih terjebak dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian mereka.
Menteri Ekonomi Malaysia, Akmal Nasrullah Mohd Nasir, menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari jumlah lulusan universitas semata.
“Ketika 35,6 persen pekerja berpendidikan tinggi masih bekerja di bawah tingkat keterampilannya, kita tidak bisa mengukur keberhasilan hanya dari jumlah lulusan,” tegas Akmal saat peluncuran laporan OECD Economic Surveys: Malaysia 2026, Selasa (28/7).
Pemerintah Malaysia berencana memperkuat keselarasan kurikulum dengan kebutuhan industri melalui Rancangan Malaysia ke-13 (13MP) periode 2026-2030.
Fokus utama program ini mencakup perluasan pendidikan teknis dan vokasi (TVET) serta pelatihan intensif di sektor semikonduktor, kecerdasan buatan, dan ekonomi digital.
Upaya ini dilakukan di tengah posisi ekonomi Malaysia yang kian mendekati ambang batas negara maju versi Bank Dunia.
Saat ini, pendapatan nasional bruto per kapita Malaysia berada di angka US$13.351, atau hanya terpaut 7,1 persen dari ambang batas US$14.375.
Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,8 persen pada kuartal II 2026 menjadi modal kuat bagi pemerintah untuk terus melakukan transformasi struktural.
Selain sektor pendidikan, pemerintah juga berkomitmen menjaga stabilitas fiskal dengan menargetkan defisit anggaran di bawah 3 persen pada 2030.
Akmal menjelaskan bahwa konsolidasi fiskal dilakukan dengan memastikan efektivitas penggunaan anggaran tanpa mengorbankan dukungan bagi kelompok rentan.
“Konsolidasi fiskal bukan berarti mengurangi dukungan kepada masyarakat, melainkan memastikan setiap ringgit digunakan secara lebih efektif untuk pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur,” pungkasnya.
