Kepulauan Tanimbar – Pemerintah akhirnya memastikan keterlibatan pengusaha dan tenaga kerja lokal menjadi prioritas utama dalam pembangunan Proyek LNG Abadi Blok Masela.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa investasi raksasa ini harus memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Bahlil telah menginstruksikan SKK Migas untuk mengawal keterlibatan pelaku usaha daerah dalam setiap tahapan pekerjaan proyek tersebut.
“Saya sudah bicara dengan SKK Migas agar pekerjaan-pekerjaan diprioritaskan untuk pengusaha lokal di wilayah ini,” ujar Bahlil saat groundbreaking proyek di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kamis (16/7).
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat daerah tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi subjek pembangunan.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga mewanti-wanti pemerintah daerah agar menjaga profesionalisme selama proyek berlangsung.
Ia melarang keras adanya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam penunjukan vendor atau pekerja.
“Ingat ini bukan proyek APBD, harus profesional, jangan karena tim sukses lalu didorong masuk, tidak boleh,” tegasnya.
Kepastian pembangunan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang selama 28 tahun yang sempat terhambat perdebatan konsep pengembangan antara fasilitas darat atau laut.
Proyek Strategis Nasional (PSN) ini kini resmi berjalan di bawah kendali konsorsium INPEX Masela Ltd, Pertamina Hulu Energi, dan PETRONAS.
Bahlil menyebut eksekusi proyek ini menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo dalam mengurai hambatan investasi migas yang telah melewati enam masa kepemimpinan presiden sebelumnya.
“Pada hari ini, tepat tanggal 16 Juli 2026, kita menandai babak baru Proyek Abadi Masela yang sudah dicanangkan 28 tahun lalu,” pungkasnya.
