Jakarta – Pemerintah Indonesia mengakui bahwa tantangan ketimpangan ekonomi nasional masih menjadi hambatan serius dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di sejumlah wilayah tidak secara otomatis menjamin distribusi pendapatan yang merata.
Pernyataan tersebut disampaikan Rachmat dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI dan Kementerian Keuangan terkait pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025, Rabu (15/7).
Menurut Rachmat, terdapat anomali di mana daerah dengan pertumbuhan ekonomi pesat justru mencatatkan tingkat ketimpangan yang tinggi, terutama di sektor pertambangan.
“Ada yang indeks gini-nya sangat rendah, pertumbuhan ekonominya tinggi. Sebaliknya ada yang pertumbuhan ekonominya 20% tetapi indeks gini-nya di atas empat, terutama di daerah-daerah yang menghasilkan pertambangan,” ujar Rachmat dikutip dari catatan rapat kerja DPR RI, Kamis (16/7/2026).
Ia menjelaskan bahwa fenomena ketimpangan adalah konsekuensi logis dari proses pembangunan di mana pendapatan masyarakat meningkat secara tidak merata.
Rachmat membandingkan kondisi ekonomi saat ini dengan era 1970-an, di mana tingkat kemiskinan yang merata membuat rasio Gini terlihat rendah.
“Tahun 1970 kita kondisinya sama-sama susah, sama-sama miskin. Gini ratio-nya pasti rendah karena ketimpangannya tidak tampak. Begitu kita membangun, salah satu yang sekarang sulit adalah ketimpangan,” kata dia.
Berdasarkan data yang dipaparkan, wilayah dengan tingkat ketimpangan paling mencolok saat ini terkonsentrasi di Jakarta dan kawasan yang mengandalkan industri ekstraktif.
“Ketimpangan terbesar di mana? Di daerah khusus ibu kota dan di daerah-daerah yang tambangnya banyak. Karena kenapa? Saya tidak perlu menceritakan, bapak-bapak sudah tahu,” ungkap Rachmat.
Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah kini memprioritaskan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran.
Rachmat secara terbuka mengakui bahwa sistem pendataan bantuan sosial saat ini masih memiliki celah yang harus segera dibenahi agar lebih efektif.
“Apakah DTKS bagus? Tidak bagus. Paling tidak belum bagus,” tuturnya.
Strategi yang disiapkan Bappenas melibatkan integrasi teknologi biometrik untuk memverifikasi data penerima manfaat secara individu, bukan sekadar berbasis alamat domisili.
“Bagaimana supaya bagus? Kami rapat berkali-kali, bukan hanya by name by address, tapi suatu saat by name by face recognition, by iris, supaya ketahuan bukan hanya karena rumahnya yang jelek,” jelasnya.
Selain akurasi data, pemerintah menekankan pentingnya sinergi antar-kementerian dalam perencanaan infrastruktur yang terhubung langsung dengan pusat produksi ekonomi lokal.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa pembangunan fisik, seperti pelabuhan dan irigasi, memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat luas di berbagai pelosok daerah.
