Jakarta – Pemerintah memproyeksikan penghematan devisa negara hingga Rp157,28 triliun melalui implementasi mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini juga diharapkan mampu mendongkrak nilai tambah crude palm oil (CPO) sebesar Rp24,68 triliun hingga akhir 2026.
Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa selain keuntungan ekonomi, program ini ditargetkan menyerap 2,2 juta tenaga kerja. Dari sisi lingkungan, B50 diproyeksikan mampu menekan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton CO2.
“Untuk proyeksi hingga Desember 2026 dengan adanya penambahan 50 persen ini, maka penghematan devisa yang bisa dilakukan mencapai Rp157,28 triliun dan peningkatan nilai tambah CPO juga merambah naik menjadi Rp24,68 triliun,” ujar Eniya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI.
Guna mendukung transisi dari B40 ke B50, pemerintah menaikkan target penyaluran biodiesel pada 2026 dari 15,64 juta kiloliter (KL) menjadi 17,60 juta KL. Meski target meningkat, skema insentif tetap difokuskan pada sektor Public Service Obligation (PSO), sementara sektor non-PSO akan mengikuti mekanisme harga pasar.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan persiapan teknis terus berjalan dengan hasil uji coba yang menunjukkan performa positif. Tingkat keberhasilan pengujian saat ini berada di kisaran 80 hingga 90 persen, dengan kualitas kandungan air yang dinilai lebih unggul dibandingkan campuran biodiesel sebelumnya.
“Per 1 Juli 2026 akan diimplementasikan. Saya mungkin satu minggu lagi akan melakukan rapat dengan tim uji coba,” kata Bahlil.
Ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini tengah merampungkan regulasi agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara serentak di berbagai sektor. Sebagai catatan, realisasi penyaluran biodiesel B40 pada 2025 lalu telah mencapai 14,94 juta KL atau sekitar 95,67 persen dari target yang ditetapkan.
