Bukittinggi – Pemerintah Kota Bukittinggi mulai menggerakkan pendataan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang menyasar seluruh pelaku usaha di wilayah tersebut. Agenda nasional yang berlangsung selama 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 ini menjadi kunci utama pemerintah dalam memetakan kebijakan pembangunan daerah yang lebih akurat.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, secara resmi mencanangkan dimulainya sensus tersebut di halaman kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi, Senin (15/6/2026). Ia menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan data yang jujur sangat krusial bagi keberhasilan program ini.
Ramlan menepis kekhawatiran warga terkait tujuan pendataan. Ia memastikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan urusan perpajakan, melainkan murni untuk kepentingan perencanaan pembangunan.
“Data yang akurat sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, mulai dari pengendalian inflasi, penyusunan program bantuan sosial, hingga upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan memberikan data yang benar kepada petugas,” ujar Ramlan.
Guna memastikan validitas data, Pemkot Bukittinggi akan melakukan sosialisasi secara masif. Ramlan juga menginstruksikan seluruh petugas lapangan agar bekerja dengan profesional dan penuh integritas selama masa pendataan.
Selama periode sensus, petugas akan mendatangi rumah-rumah warga maupun lokasi usaha secara langsung. Masyarakat diimbau untuk tidak perlu khawatir, karena setiap petugas resmi akan mengenakan atribut khusus serta membawa tanda pengenal sah yang dikeluarkan oleh BPS.



















