Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyoroti rendahnya efektivitas serapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang disalurkan oleh pemerintah pusat.
Kepala negara mendapati masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang menyimpan dana tersebut di perbankan alih-alih menggunakannya untuk pembangunan.
Kondisi tersebut dinilai menghambat percepatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.
Prabowo menegaskan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara wajib memberikan dampak nyata dan terukur bagi rakyat.
“Kadang-kadang aneh, uang oleh pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPR. Antara gubernur sama DPR. Jadi uang sudah kita transfer. Gak dipakai,” kata Prabowo dalam Program Presiden Menjawab, Rabu (16/9), dikutip dari siaran persnya.
Presiden menyoroti fenomena pengendapan dana ini sebagai masalah serius yang harus segera dibenahi.
Ia mengingatkan bahwa meskipun pemda memiliki kewenangan pengelolaan anggaran, tanggung jawab penggunaannya tetap harus akuntabel dan efektif.
Pemerintah pusat kini memperketat pengawasan agar setiap alokasi dana yang ditransfer tepat sasaran.
Prabowo juga menyoroti ketimpangan antara besarnya anggaran yang telah disalurkan dengan realisasi pembangunan infrastruktur dasar di pedesaan.
Menurutnya, capaian pembangunan fisik di desa belum sebanding dengan total dana yang telah dikucurkan selama puluhan tahun.
“Ini desentralisasi sudah jalan berapa? 25 tahun ya? Dana sudah kita turunkan ke tiap desa. Satu miliar (rupiah) selama 10 tahun terakhir. Transfer ke daerah sudah. Kenapa jembatan untuk di desa tidak pernah dibuat? Padahal jembatan itu hanya Rp 400 juta,” ujarnya dalam kesempatan yang sama, dikutip dari siaran persnya.
Pertanyaan mendasar mengenai ke mana perginya aliran dana tersebut dilontarkan oleh Presiden.
Ia menegaskan bahwa kebijakan anggaran harus berorientasi pada hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan.
Ketidakmampuan daerah dalam merealisasikan proyek infrastruktur sederhana seperti jembatan menjadi bukti perlunya evaluasi tata kelola keuangan daerah.
Pemerintah pusat berencana memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal ke depan akan lebih menekankan pada aspek produktivitas dan manfaat.
Pengawasan ketat terhadap penggunaan dana TKD diharapkan mampu mencegah praktik penumpukan dana di bank yang tidak produktif.
Prabowo menuntut komitmen kepala daerah untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan administratif maupun konflik politik lokal.
Efisiensi birokrasi dan transparansi pengelolaan dana menjadi kunci utama dalam memperbaiki serapan anggaran di seluruh wilayah Indonesia.
Pemerintah pusat menegaskan tidak akan menoleransi pemborosan atau pembiaran anggaran yang seharusnya bisa memicu pertumbuhan ekonomi daerah.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memastikan pembangunan nasional merata hingga ke pelosok desa.
Presiden menginginkan agar setiap daerah mampu mengoptimalkan potensi anggaran yang ada demi kesejahteraan jangka panjang masyarakat di wilayahnya masing-masing.
