Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar lokasi dapur umum. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mencatat, hampir 87 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini bergantung pada pasokan dari supplier skala kecil di wilayah setempat.
Anggota DEN, Septian Hario Seto, mengungkapkan bahwa temuan ini didasarkan pada survei independen yang dilakukan pihaknya terhadap 800 titik SPPG yang tersebar dari Nias Selatan hingga Papua. Hasil kajian tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bukti keberhasilan program dalam menciptakan rantai pasok baru.
“Survei MBG yang kami lakukan secara independen kami biayai sendiri terkait dengan terutama kami ingin melihat apakah ada ekosistem supply chain baru yang terbentuk ketika MBG ini dijalankan,” ujar Seto dalam konferensi pers di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).
Data menunjukkan bahwa sekitar 86,9 persen SPPG rata-rata menggandeng setidaknya tiga UMKM lokal sebagai pemasok bahan baku. Seto menegaskan bahwa keterlibatan pelaku usaha kecil ini jauh lebih dominan dibandingkan supplier besar, dengan 65 persen sektor UMKM pemasok berada di daerah yang sama dengan lokasi dapur.
Selain menggerakkan sektor UMKM, program ini juga menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Seto menyebutkan bahwa 99 persen pekerja di dapur SPPG merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tersebut.
“Jadi ini membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru,” terangnya.
Lebih lanjut, Seto menilai keterlibatan ekonomi lokal yang masif ini menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang sempat menyentuh angka 5,61 persen.
“Jadi ini kami juga melihat ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61 persen ya,” pungkasnya.
