Jakarta – Pemerintah pusat mulai mempertimbangkan penerapan kembali kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi sekolah-sekolah yang berada di zona terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.
Langkah antisipatif ini diambil guna melindungi kesehatan para siswa dari paparan abu vulkanik yang kini mulai menyebar ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Sumatra.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyatakan pihaknya saat ini tengah mematangkan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendidikan untuk menyusun protokol penanganan kegiatan belajar mengajar.
“Kami dari Badan Komunikasi sedang menyiapkan press conference berikutnya terkait dengan pertanyaan yang barusan disampaikan. Yang ditujukan untuk Kementerian Pendidikan,” kata Qodari dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Senin (7/9/2026).
Selain koordinasi sektoral dengan kementerian terkait, pemerintah juga menginstruksikan pembaruan data secara berkala dari Kementerian Dalam Negeri.
Data tersebut mencakup pemetaan kondisi riil di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota yang terpapar langsung oleh sebaran abu vulkanik.
Menurut Qodari, mekanisme PJJ dapat menjadi opsi strategis bagi pemerintah daerah apabila tingkat polusi udara akibat abu vulkanik telah melampaui ambang batas aman bagi kesehatan masyarakat.
Kebijakan ini mengadopsi preseden penanganan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang pernah diterapkan di wilayah Kalimantan dan Sumatra beberapa waktu lalu.
Dalam praktiknya, setiap pemerintah daerah diberikan diskresi untuk menyesuaikan moda pembelajaran berdasarkan indikator kualitas udara di wilayah masing-masing.
“Apabila memang memenuhi atau sampai tingkat yang tidak berbahaya, maka diberikan ruang atau kesempatan kepada pemerintah daerah yang terdampak untuk melakukan pendidikan jarak jauh atau pembelajaran online,” ujar Qodari dikutip dari keterangan resmi, Senin (7/9/2026).
Hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan instruksi seragam untuk menutup seluruh sekolah di wilayah terdampak.
Keputusan final tetap bergantung pada hasil pemantauan lapangan dan rekomendasi teknis dari lembaga-lembaga berwenang.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau terus diawasi secara ketat oleh Presiden guna memastikan respons cepat terhadap potensi eskalasi bencana.
“Bapak Presiden dan pemerintah memantau secara cermat perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau beserta setiap potensi dampaknya,” ungkap Qodari.
Sinergi antarlembaga terus diperkuat, melibatkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian ESDM, BMKG, hingga BNPB.
Lembaga-lembaga tersebut bertugas menyediakan data saintifik terkini sebagai landasan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan mitigasi lanjutan.
Di tengah situasi tersebut, masyarakat diimbau untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kesehatan akibat partikel silika dalam abu vulkanik.
Pemerintah menyarankan warga untuk selalu menggunakan masker dan kacamata pelindung saat beraktivitas di luar rumah guna menghindari iritasi pernapasan dan mata.
Selain itu, warga diminta untuk menutup rapat pintu serta jendela rumah, melindungi cadangan air bersih dari kontaminasi abu, dan menjaga pola hidrasi tubuh.
Pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan diri dengan rutin mencuci tangan serta wajah setelah melakukan aktivitas di area terbuka yang terpapar abu.
