Jakarta – Indikator risiko investasi di Indonesia menunjukkan tren peningkatan seiring dengan posisi Credit Default Swap (CDS) tenor 10 tahun yang menyentuh angka 137,80 basis points (bps) pada Minggu (6/9/2026).
Angka tersebut mencerminkan kewaspadaan pelaku pasar terhadap prospek aset domestik memasuki kuartal III-2026.
Meskipun posisi ini dikategorikan belum berada dalam zona krisis, pergerakan tersebut menjadi sinyal bagi pemerintah untuk memitigasi persepsi risiko investor.
Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menyatakan bahwa pasar saat ini tengah melakukan penyesuaian harga atas risiko Indonesia.
“CDS 10 tahun di 137,80 bps menunjukkan pasar sedang menaikkan harga risiko Indonesia. Kondisi ini memang masih menunjukkan belum krisis, tetapi jelas warning bahwa investor mulai meminta premi lebih tinggi untuk memegang aset Indonesia,” ujar Rizal, Jumat (4/9/2026).
Kenaikan premi risiko ini diprediksi sangat sensitif terhadap sejumlah variabel eksternal yang sedang bergejolak.
Harga minyak dunia serta eskalasi tensi geopolitik global menjadi faktor utama yang memicu tekanan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah.
Rizal menyebutkan bahwa risiko eksternal memiliki dampak berantai yang cukup signifikan terhadap fundamental ekonomi nasional.
“Jika tekanan minyak, geopolitik, dan rupiah berlanjut, CDS bisa naik lebih cepat karena risiko eksternal langsung menekan kurs, inflasi, dan fiskal sekaligus,” terangnya.
Dalam konteks kebijakan fiskal, ia menekankan bahwa pasar tidak hanya memantau batas defisit anggaran sebesar 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Investor cenderung lebih kritis dalam menilai kapasitas penerimaan negara untuk membiayai belanja serta kewajiban pembayaran bunga utang yang terus membengkak.
Kredibilitas fiskal dalam jangka menengah menjadi tolok ukur utama bagi kepercayaan pelaku pasar internasional.
“Kalau belanja membesar tetapi penerimaan tidak ikut menguat, maka yang dipertanyakan bukan kemampuan Indonesia berutang hari ini, tetapi kemampuan fiskal menjaga kredibilitas dalam beberapa tahun ke depan,” tambah Rizal.
Pemerintah dinilai perlu memperkuat konsistensi kebijakan moneter dan fiskal untuk menahan pelebaran risiko lebih lanjut.
Skenario yang paling diwaspadai adalah terjadinya pelemahan rupiah secara bersamaan dengan lonjakan harga minyak dan kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN).
Data menunjukkan yield SBN tenor 10 tahun kini berada di level 7,1%, yang mencatatkan kenaikan sebesar 10,9% secara tahunan (year-on-year).
Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah terus mendapat tekanan hingga menyentuh level Rp 17.642 per dolar AS.
Kombinasi faktor tersebut berpotensi menciptakan lingkaran setan yang memperburuk persepsi risiko investor di pasar keuangan nasional.
Peningkatan harga minyak secara otomatis akan mengerek biaya impor dan beban subsidi energi dalam APBN.
Sementara itu, pelemahan rupiah dan kenaikan yield SBN secara langsung akan meningkatkan beban biaya utang pemerintah.
Rizal menekankan bahwa fokus utama otoritas terkait haruslah pada penguatan kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan makroekonomi ke depan.
“Yang harus dijaga bukan sekadar angka defisit, tetapi kepercayaan pasar terhadap konsistensi fiskal dan moneter,” pungkasnya.
