Pangkalan Kerinci – Pemerintah Kabupaten Pelalawan menghadapi tantangan fiskal yang signifikan dalam upaya menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keterbatasan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memaksa daerah untuk melakukan efisiensi ketat, sehingga pendanaan untuk mitigasi dan pemadaman api di kawasan gambut menjadi sangat minim.
Bupati Pelalawan, Zukri Misran, menyatakan bahwa porsi anggaran untuk penanganan karhutla pada tahun 2025 hingga 2026 berada pada titik paling rendah. Kondisi ini diperburuk oleh luasnya cakupan lahan gambut di wilayah tersebut yang memerlukan biaya operasional besar untuk pemadaman maupun pencegahan. Berdasarkan data sepanjang Januari hingga Mei 2026, Pelalawan tercatat sebagai wilayah dengan luas kebakaran hutan dan lahan terbesar kedua di Sumatra. Dari total 4.538,8 hektare lahan yang terbakar, sebanyak 4.328,4 hektare di antaranya merupakan lahan gambut yang sangat rentan terhadap fenomena kekeringan ekstrem akibat dampak El-Nino.
Menyikapi keterbatasan ruang fiskal tersebut, Zukri mendorong kolaborasi aktif dengan sektor swasta, khususnya perusahaan pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI) yang beroperasi di wilayah Pelalawan. Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan sumber daya di luar APBD untuk memperkuat sistem pertahanan terhadap ancaman karhutla. Pendekatan kolaboratif ini dinilai krusial mengingat besarnya biaya yang dibutuhkan dalam operasi darurat, seperti penggunaan helikopter untuk patroli udara dan teknik water bombing yang pernah dikerahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selama musim kemarau kering tahun 2023.
Selain pemadaman aktif, tantangan besar lainnya terletak pada upaya mitigasi jangka panjang, terutama pembangunan sekat kanal atau canal blocking. Infrastruktur ini berfungsi untuk menahan aliran air di saluran drainase agar lahan gambut tetap basah dan tidak mudah terbakar. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menunjukkan bahwa jumlah sekat kanal yang tersedia saat ini baru mencapai 45.430 unit di tujuh provinsi rawan kebakaran, angka yang masih jauh dari target kebutuhan ideal sebesar 538.568 unit.
Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, mengakui bahwa percepatan pembangunan sekat kanal terhambat oleh berbagai aspek, mulai dari kendala anggaran hingga kebutuhan edukasi bagi masyarakat lokal. Selain itu, pemerintah juga harus memetakan mekanisme kompensasi yang tepat apabila pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan di atas lahan milik warga. Upaya mitigasi ini memerlukan partisipasi lintas sektor agar kelembaban lahan gambut dapat terjaga secara berkelanjutan, sekaligus menekan risiko penyebaran api yang lebih luas di masa depan. Pemerintah pusat kini membuka peluang bagi pihak swasta maupun organisasi untuk terlibat dalam percepatan pembangunan infrastruktur mitigasi tersebut guna mengantisipasi ancaman karhutla yang semakin intensif akibat perubahan iklim.
