Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad, menemui perwakilan massa aksi demonstrasi dari empat elemen mahasiswa di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/6). Pertemuan tersebut menjadi respons atas unjuk rasa yang diikuti sekitar 800 orang dari Himpunan Mahasiswa Indonesia, serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, dan Universitas Mercu Buana.
Dalam dialog tersebut, pimpinan DPR membahas sejumlah isu krusial, termasuk efisiensi anggaran negara dan stabilitas harga komoditas. Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, mengungkapkan bahwa Dasco sempat melakukan komunikasi langsung melalui sambungan telepon dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, di hadapan para perwakilan mahasiswa.
Saan menjelaskan, dalam percakapan tersebut, Nanik memaparkan bahwa BGN telah berhasil melakukan penghematan anggaran sebesar Rp 70 triliun pada tahun ini. Penghematan tersebut bersumber dari penyesuaian tata kelola program Makan Bergizi (MBG) dengan memangkas pos-pos yang dinilai tidak efisien. Pihak DPR berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog bagi mahasiswa yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut mengenai program-program nasional tersebut.
Selain isu anggaran, demonstrasi yang dimulai sejak pukul 15.00 WIB itu secara spesifik menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang melonjak 32,11% menjadi Rp 16.250 per liter. Presiden Mahasiswa BEM Universitas Trisakti, Dhenny Ribowo, menegaskan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut berdampak langsung pada stabilitas harga bahan pokok di masyarakat.
Dhenny mengungkapkan, selama dialog berlangsung, Dasco juga langsung menghubungi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk menyampaikan desakan mahasiswa agar harga Pertamax ditekan. Langkah ini dianggap krusial untuk mencegah efek domino yang dapat memicu inflasi harga barang-barang kebutuhan pokok lainnya.
Mahasiswa menekankan bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM tidak dibarengi dengan kesiapan pemerintah dalam memenuhi lonjakan permintaan BBM bersubsidi akibat migrasi konsumen dari Pertamax. Dhenny memperingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan isu-isu yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat.
Menurut Dhenny, pemerintah telah memberikan janji untuk mengakomodasi tuntutan mahasiswa dalam waktu dekat. Namun, pihak mahasiswa menyatakan akan terus memantau perkembangan tersebut. Mereka menegaskan bahwa jika tuntutan terkait stabilitas harga dan realisasi janji kampanye—seperti penciptaan 19 juta lapangan kerja—tidak dipenuhi, gelombang demonstrasi yang lebih besar akan kembali dilakukan.
Para mahasiswa memilih untuk fokus pada isu-isu ekonomi kerakyatan karena dianggap lebih mampu menggerakkan massa secara masif. Mereka berpendapat bahwa penyelesaian masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat akan menjadi fondasi bagi perbaikan sistem yang lebih luas di masa depan. Pihak legislatif hingga kini masih terus melakukan koordinasi dengan kementerian terkait guna menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi tersebut.
