Tanah Datar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi hingga 17 Desember 2025. Keputusan ini diambil menyusul dampak meluas yang ditimbulkan bencana sejak 24 November 2025.
Bencana tersebut menerjang 12 kecamatan dan 36 nagari di wilayah Tanah Datar.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, langsung turun tangan memimpin penanganan bencana di lapangan.
Prioritas utama saat ini adalah membuka akses dan memulihkan konektivitas antar wilayah yang terisolir akibat bencana.
Data terbaru mencatat, 34 rumah hanyut dan ratusan lainnya mengalami kerusakan. Rinciannya, 95 rumah rusak berat, 101 rusak sedang, dan 217 rusak ringan.
Selain itu, 16 jembatan dilaporkan putus, tiga rusak berat, dan satu rusak ringan. Akibatnya, tiga nagari di Kecamatan Batipuh Selatan sempat terisolir.
“Fokus utama penanganan diarahkan pada pembukaan akses dan pemulihan konektivitas antarwilayah,” tegas Eka Putra.
Pemkab Tanah Datar telah mendirikan dapur umum dan posko pengungsian untuk membantu para korban terdampak.
Penggalangan donasi juga terus diupayakan untuk meringankan beban para korban.
Distribusi logistik menjangkau daerah-daerah sulit, termasuk wilayah terisolir melalui penyeberangan Danau Singkarak.
Alat berat milik daerah dikerahkan dan ditambah dengan sewa untuk mempercepat proses penanganan. Bahkan, satu unit alat berat milik pemerintah daerah hanyut terbawa banjir.
Bantuan alat berat juga datang dari berbagai pihak, termasuk Balai Wilayah Sungai Sumatera Barat, Hutama Karya Indonesia (HKI), dan pihak swasta.
TNI, Polri, dan relawan turut membantu pembersihan dan penimbunan material di lokasi bencana.
Sektor pertanian juga tak luput dari dampak bencana. Kerusakan irigasi sekunder tercatat 74 titik, irigasi tersier 17 titik, dan lahan sawah terdampak seluas 480,64 hektare.
Bencana ini menyebabkan tiga orang meninggal dunia dan lima lainnya mengalami luka-luka. Pemkab Tanah Datar tengah mempersiapkan Hunian Sementara (Huntara) bagi para pengungsi.
