Jakarta – Sektor perbankan nasional mencatatkan kinerja intermediasi yang solid sepanjang kuartal I 2026. Hingga 31 Maret 2026, penyaluran kredit perbankan tumbuh sebesar 10,42 persen secara tahunan (year on year/yoy), yang mencerminkan fungsi intermediasi tetap berjalan optimal di tengah dinamika ekonomi global.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan pemerintah berkomitmen memperkuat peran sektor keuangan guna menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan kredit tersebut utamanya ditopang oleh segmen korporasi yang tumbuh 14,29 persen, diikuti kredit konsumer 13,97 persen, dan kredit komersial 11,11 persen.
Di sisi lain, kredit bagi segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih mengalami kontraksi terbatas sebesar 3,57 persen. Untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan di sektor ini, pemerintah terus mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tercatat hingga akhir Maret 2026, baki debet KUR mencapai Rp 522 triliun atau tumbuh 0,21 persen secara tahunan.
Pemerintah juga mencatat pertumbuhan pada kredit program pemerintah lainnya, seperti Kredit Program Perumahan (KPP), Kredit Usaha Alsintan, dan Kredit Industri Padat Karya, dengan total pertumbuhan mencapai 3,23 persen secara tahunan. Khusus untuk KPP yang baru diimplementasikan sejak Oktober 2025, baki debet tercatat sebesar Rp 15,76 triliun.
Terkait risiko kredit, rasio kredit bermasalah (NPL) untuk segmen KUR terjaga di level 2,16 persen pada Januari 2026 berkat skema penjaminan yang mencakup 70 persen portofolio. Sementara itu, NPL sektor UMKM secara keseluruhan berada di posisi 4,55 persen pada Maret 2026.
Sebagai langkah mitigasi dampak bencana, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026. Kebijakan ini memberikan relaksasi berupa perpanjangan tenor, masa tenggang, dan subsidi bunga hingga nol persen pada 2026 bagi debitur di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hingga triwulan I 2026, penyaluran KUR di tiga provinsi tersebut mencapai Rp 6,04 triliun bagi lebih dari 93 ribu debitur. Ke depan, pemerintah mengarahkan pembiayaan KUR untuk mendukung sektor produktif seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan perumahan, serta penciptaan lapangan kerja guna menjaga daya beli dan konsumsi domestik.
