Payakumbuh – Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menjadikan percepatan penyelesaian masalah layanan dasar masyarakat sebagai prioritas utama. Hal ini disampaikan dalam dialog kinerja penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan evaluasi kinerja Kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh, Senin (6/4/2026).
Zulmaeta menekankan agar masalah sampah segera teratasi. “Jangan ada lagi keluhan masyarakat. Sebelum masyarakat beraktivitas, sampah harus sudah terangkut semua,” tegasnya di hadapan Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, dan seluruh Kepala OPD.
Selain sampah, ia menyoroti infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti jalan, irigasi, dan drainase. Pemerintah daerah diminta bergerak cepat tanpa menunggu aduan.
“Jangan sampai ada keluhan soal jalan berlubang. Kita akan cek langsung ke lapangan,” ujarnya. Kenyamanan masyarakat menjadi prioritas utama, termasuk percepatan penanganan irigasi dan drainase.
Pendekatan proaktif dalam pelayanan publik ditekankan Zulmaeta. Ia mengingatkan agar perangkat daerah bertindak sebelum keluhan muncul.
Pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan kualitas hunian. Zulmaeta menargetkan tidak ada lagi rumah tidak layak huni selama masa jabatannya.
Di sektor perdagangan, Pemko Payakumbuh mendorong percepatan pembangunan pasar, termasuk pembongkaran Pasar Blok Barat. Pedagang diminta memanfaatkan lokasi penampungan yang telah disediakan.
Evaluasi berkala menjadi perhatian dalam manajemen kinerja. “Target harus dievaluasi dari waktu ke waktu, jangan menunggu akhir tahun,” kata Zulmaeta.
Ia juga mendorong ASN untuk bekerja dengan inovasi dan kreativitas. “ASN ini ibarat mesin. Kalau mesinnya tidak berjalan baik, tujuan organisasi tidak akan tercapai,” jelasnya.
Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antarperangkat daerah. “Kita tidak bisa bekerja sendiri,” ujarnya.
Sekda Kota Payakumbuh, Rida Ananda, menjelaskan bahwa dialog kinerja diikuti 31 kepala perangkat daerah. Evaluasi Triwulan I harus selesai paling lambat 15 April 2026.
“Dialog kinerja ini menjadi landasan untuk menyelaraskan ekspektasi pimpinan dengan kinerja perangkat daerah,” pungkasnya.
