Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pemerintah melalui Danantara telah membeli sebagian saham aplikator ojek online atau ojol. Langkah itu, kata Dasco, diarahkan untuk memastikan potongan tarif bagi para pengemudi tetap masuk akal.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco saat menerima audiensi Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) di kompleks parlemen, Jumat (1/5), bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional.
Menurut Dasco, kepemilikan sebagian saham itu akan diikuti penyesuaian sistem dan kebijakan aplikator secara bertahap. Target utama pemerintah, ujarnya, adalah menekan potongan komisi yang selama ini dibebankan kepada pengemudi.
“Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10 persen ini sehingga aplikator hanya akan mengambil delapan persen dari yang dikumpulkan,” kata Dasco.
Namun, Dasco tidak memerinci saham aplikator ojol mana yang telah dibeli pemerintah maupun jumlahnya. Saat ini, terdapat beberapa aplikator ojol di Indonesia, dengan dua pemain terbesar yakni GoTo dan Grab.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Danantara maupun sejumlah aplikator ojol, termasuk GoTo dan Grab, menanggapi ucapan Dasco tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan juga belum membuahkan jawaban resmi.
Sementara itu, Grab Indonesia melalui pernyataan resmi pada Sabtu (2/5) siang menyampaikan sikap singkat. “Kami tidak berkomentar tentang hal ini,” demikian pernyataannya.
CNNIndonesia.com juga telah menghubungi Managing Director Stakeholders Management Danantara Indonesia, Rohan Nafas, namun belum ada tanggapan resmi hingga berita ini disusun.
Di sisi lain, Presiden RI Prabowo Subianto pada hari yang sama memastikan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 sudah ia tandatangani. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam peringatan May Day di Monas, Jakarta Pusat.
Prabowo sempat merespons aspirasi buruh yang meminta potongan aplikator ojek online terhadap mitra pengemudi diturunkan hingga 10 persen. Dari atas podium, ia berdialog dengan massa buruh yang hadir.
“Ojol, aplikator perusahaan minta disetor 20 persen. Bagaimana ojol setuju 20 persen? Bagaimana 15 persen? Berapa? 10? Kalian minta 10? Saya katakan di sini saya tidak setuju 10 persen,” kata Prabowo.
Prabowo kemudian menegaskan maksud pernyataannya bukan menolak penurunan potongan, melainkan menginginkan angka yang lebih rendah dari 10 persen. Pernyataan itu disambut antusias buruh yang sejak pagi memadati Monas.
Menurut Prabowo, potongan tersebut layak ditekan karena para pengemudi ojol bekerja keras di jalan dan mempertaruhkan nyawa setiap hari.
“Ojol kerja keras. Ojol mempertaruhkan jiwanya setiap hari. (Potongan bagi aplikator) harus di bawah 10 persen!” ujar Prabowo.
Prabowo juga menegaskan, jika ada perusahaan ojol yang tidak mau mengikuti ketentuan tersebut, maka perusahaan itu lebih baik meninggalkan Indonesia.
“Enak saja. Lu [driver ojol] yang keringat, dia (aplikator) yang dapat duit. Sori aje. Kalo enggak mau ikut kita, enggak usah berusaha di Indonesia,” ucapnya.
Menanggapi perpres tersebut, GoTo dan Grab sama-sama buka suara. Direktur Utama GoTo, Hans Patuwo, mengatakan perusahaannya akan mematuhi setiap peraturan pemerintah, termasuk Perpres itu.
“GoTo senantiasa mematuhi peraturan pemerintah, termasuk arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait perlindungan pekerja transportasi online yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2026,” kata Hans dalam keterangan resmi, Jumat (1/5).
Ia menambahkan, GoTo akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait, sehingga GoTo/Gojek dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama mitra driver dan pelanggan Gojek,” ujarnya.
Grab Indonesia juga menyatakan menghormati langkah pemerintah. Meski begitu, perusahaan masih menunggu penerbitan resmi Perpres 27 Tahun 2026 untuk menelaah lebih jauh isi kebijakan tersebut.
“Grab Indonesia menghormati arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Hari Buruh hari ini,” kata Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam keterangan tertulis, Jumat.
Ia menegaskan Grab tetap mendukung arah kebijakan pemerintah. “Sebagai mitra jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, kami tetap berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
