Pessel – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan terobosan besar dalam tata kelola administrasi dengan mengintegrasikan data kependudukan lintas instansi. Langkah ini diambil untuk memangkas birokrasi dan memastikan masyarakat mendapatkan layanan publik yang lebih cepat serta akurat.
Kerja sama strategis yang diresmikan pada Senin (8/6/2026) ini melibatkan berbagai sektor, mulai dari Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, Rumah Sakit BKM, hingga pihak swasta seperti PT Sinai Travel. Selain itu, Pengadilan Agama Painan, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan BPJS Kesehatan juga turut bergabung dalam ekosistem data terpadu tersebut.
Kepala Disdukcapil Pesisir Selatan, Beriskan, menjelaskan bahwa integrasi ini merupakan fondasi utama untuk mengoptimalkan pelayanan. Menurutnya, sinergi ini akan mempermudah urusan masyarakat, mulai dari layanan kesehatan hingga administrasi haji.
“Melalui kerja sama ini, proses pelayanan kepada masyarakat akan semakin mudah dan cepat. Data kependudukan yang akurat dan terintegrasi mendukung berbagai sektor, mulai dari pelayanan kesehatan, layanan haji, urusan hukum, hingga program pemerintah lainnya,” ujar Beriskan.
Ia mencontohkan, kolaborasi dengan sektor kesehatan dan IBI akan mempercepat pelaporan kelahiran, sehingga penerbitan akta kelahiran bagi bayi yang lahir di fasilitas kesehatan dapat dilakukan lebih tepat waktu.
Dalam kesempatan yang sama, Disdukcapil juga menerapkan layanan jemput bola dengan menyerahkan Akta Kematian kepada pihak Kementerian Agama. Dokumen tersebut nantinya akan diteruskan kepada keluarga jemaah haji asal Pesisir Selatan yang wafat saat menunaikan ibadah di tahun 2026.
Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, memberikan apresiasi penuh atas langkah transformasi berbasis data ini. Ia menilai bahwa integrasi data adalah kunci untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan tepat sasaran.
“Pemanfaatan data kependudukan yang akurat menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pemerintah daerah mendukung penuh upaya integrasi ini agar masyarakat memperoleh layanan yang semakin cepat dan mudah,” tegas Hendrajoni.
Ke depannya, pemerintah daerah berharap kolaborasi ini dapat terus diperluas ke sektor-sektor lain guna memastikan seluruh pelayanan publik di Pesisir Selatan saling terhubung dan transparan.
