Jakarta – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memastikan rekrutmen ratusan pegawai baru untuk lulusan SMA sederajat tetap akan mengikuti mekanisme seleksi nasional Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hingga saat ini, instansi tersebut masih menunggu jadwal resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa mengambil kebijakan rekrutmen secara mandiri di luar sistem yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Kita masih koordinasi ya dengan BKN karena kita enggak bisa lepas dari sistem nasional yang sudah berlaku,” ujar Djaka usai rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).
Djaka belum dapat memastikan kapan waktu pasti pembukaan lowongan tersebut. Menurutnya, proses penerimaan akan berjalan beriringan saat mekanisme seleksi nasional CPNS resmi dimulai.
“Kalau sistem nasional berjalan, itu pun akan berjalan. Rekrutmen untuk yang dari SMA dan itu tetap berjalan,” tambahnya.
Sebelumnya, kebutuhan akan tenaga baru ini sempat disorot oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin. Ia menekankan adanya urgensi penambahan personel di Bea Cukai, terutama untuk ditempatkan di sejumlah pelabuhan utama yang saat ini mengalami keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
Menanggapi desakan tersebut, Djaka menyatakan bahwa meskipun kebutuhan di lapangan sangat mendesak, pihaknya tetap harus patuh pada prosedur birokrasi yang berlaku.
“Kita enggak bisa lepas dari sistem nasional yang sudah berjalan. Selama mungkin ada kebutuhan mendesak, kita tetap pasti mengikuti itu,” tegasnya.
Rencana rekrutmen ini sebelumnya telah diwacanakan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menargetkan sekitar 380 lulusan SMA akan direkrut untuk mengisi posisi teknis operasional di lapangan. Purbaya menilai penambahan tenaga ini krusial untuk mengoptimalkan kinerja Bea Cukai di garda terdepan.
Terkait teknis pelaksanaan, pihak DJBC sebelumnya telah mengimbau masyarakat agar selalu memverifikasi informasi rekrutmen melalui kanal resmi pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi penipuan yang mengatasnamakan instansi dalam proses seleksi CPNS.
