Padang – Wali Kota Padang, Fadly Amran, memberikan peringatan keras kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait kualitas pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Instruksi tersebut disampaikan di tengah momentum keberhasilan Pemko Padang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kalinya dari BPK RI.
Dalam rapat koordinasi bulanan di Balai Kota, Senin (15/6/2026), Fadly menyoroti temuan kerusakan pada sejumlah proyek infrastruktur baru. Ia menegaskan bahwa setiap pembangunan fisik harus memiliki ketahanan yang baik agar manfaatnya dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat.
“Saya melihat ada beberapa pembangunan infrastruktur baru yang sudah mengalami kerusakan. Ini harus menjadi perhatian serius karena setiap pembangunan harus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” tegas Fadly di hadapan Wakil Wali Kota Maigus Nasir dan seluruh kepala OPD.
Meski menyoroti masalah infrastruktur, Fadly tetap mengapresiasi dedikasi aparatur sipil negara yang berhasil mempertahankan predikat WTP untuk LKPD Tahun Anggaran 2025. Baginya, capaian ini merupakan cerminan komitmen kolektif dalam menjaga transparansi keuangan daerah.
“Capaian ini patut kita syukuri dan menjadi bukti komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel. Terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras,” ungkapnya.
Ke depan, Fadly mengarahkan fokus pemerintah kota pada percepatan visi Smart City dan Kota Sehat. Pemko Padang menargetkan masuk dalam jajaran 10 besar kota pintar di Indonesia serta meraih penghargaan Swasti Saba Wistara kategori emas.
Untuk mencapai target tersebut, ia meminta seluruh OPD mengoptimalkan program unggulan seperti Smart Surau, Padang SIGAP, Padang Amanah, dan Padang Melayani. Digitalisasi pelayanan publik pun ditetapkan sebagai indikator utama yang wajib diprioritaskan oleh setiap dinas.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis Pemko Padang untuk menyelaraskan kinerja antar-OPD. Fokus utama pemerintah kini terbagi antara menjaga akuntabilitas anggaran serta memastikan kualitas pembangunan fisik yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
