Wamentan Soroti Anomali Penurunan Harga Sawit di Tingkat Petani

persen

wamentan-endus-anomali-harga-sawit-turun-saat-cpo-naik
Wamentan Endus Anomali Harga Sawit Turun saat CPO Naik

Jakarta – Pemerintah tengah menyoroti praktik tata niaga kelapa sawit yang dinilai merugikan petani. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mencurigai adanya pihak perantara yang mengambil keuntungan berlebih di tengah anomali harga tandan buah segar (TBS) yang justru merosot saat harga minyak sawit mentah (CPO) dunia sedang melambung.

Sudaryono menegaskan bahwa kondisi ini tidak wajar. Seharusnya, kenaikan harga CPO global yang dibarengi dengan penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah berdampak positif pada harga jual di tingkat petani. Namun, fakta di lapangan menunjukkan tren sebaliknya.

“Ini anomali, jelas anomali. Harga CPO dunia naik, nilai tukar rupiahnya lebih tinggi. Artinya secara rupiah harga jualnya lebih tinggi. Tetapi di sisi petani terjadi penurunan harga pembelian TBS kelapa sawit,” ungkap Sudaryono, Rabu (17/6).

Ia mengaku telah menerima banyak laporan dari asosiasi petani dan kepala daerah terkait penurunan harga yang terjadi merata di sentra produksi. Menurutnya, ada pihak di rantai distribusi yang bermain. “Sudah jelas keliru. Harga tinggi tapi harga belinya turun. Berarti ada somebody in the middle yang kemudian mengambil keuntungan terlalu besar,” tegasnya.

Untuk mengatasi persoalan ini, Sudaryono mendorong keterlibatan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil agar lebih aktif melakukan advokasi terhadap nasib petani. Ia berharap fenomena ketidakadilan harga ini mendapat sorotan publik yang lebih luas.

Selain itu, pemerintah kini tengah mengkaji penerapan skema ekspor sawit satu pintu. Langkah ini dinilai krusial agar Indonesia, sebagai produsen terbesar yang menyumbang 60 persen pasokan dunia, dapat memiliki kendali penuh dalam menentukan harga komoditas, alih-alih terus bergantung pada bursa di Rotterdam atau Malaysia.

Terkait mekanisme penetapan harga TBS yang sudah diatur melalui keputusan gubernur, Sudaryono mengakui masih banyak pabrik kelapa sawit (PKS) yang membandel. “Sudah diputuskan harga di setiap provinsi, tapi kemudian pabrik kelapa sawitnya tidak membeli sesuai dengan harga yang ditentukan,” pungkasnya.

Rekomendasi