Jakarta – Pemerintah berkomitmen menjaga integritas dan efisiensi penggunaan anggaran negara di tengah pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa pengawasan ketat terus dilakukan agar program seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih berjalan tepat sasaran.
Purbaya mengakui bahwa setiap kebijakan baru memiliki tantangan operasional pada tahap awal.
“Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat,” tegas Purbaya dalam keterangan resmi, Jumat (3/7).
Langkah efisiensi dan koordinasi antarinstansi kini menjadi fokus utama untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana publik.
Di sisi lain, Purbaya menjamin bahwa kondisi APBN 2026 tetap dalam keadaan sehat dan fundamental ekonomi nasional jauh dari ancaman krisis.
Pemerintah memproyeksikan defisit APBN tetap terjaga di bawah batas maksimal 3 persen terhadap PDB, dengan rasio utang yang berada di level aman sekitar 40 persen.
“Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81 persen dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3 persen. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang pruden,” jelasnya.
Terkait tata kelola internal, Kementerian Keuangan juga mempertegas komitmen reformasi birokrasi.
Purbaya memastikan tidak ada ruang toleransi bagi aparatur yang terlibat dalam praktik penyimpangan, khususnya di sektor perpajakan dan kepabeanan.
“Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih,” pungkasnya.
Setiap kebijakan strategis yang diambil Presiden Prabowo Subianto pun dipastikan telah melalui analisis risiko fiskal yang mendalam.
