Jakarta – Kesenjangan performa ekonomi di kawasan Asia Tenggara semakin melebar seiring dengan meningkatnya status Vietnam dan Filipina menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income country) oleh Bank Dunia per Juli 2026.
Pencapaian ini menempatkan kedua negara tersebut sejajar dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand dalam klasifikasi ekonomi global.
Sebaliknya, sektor manufaktur Indonesia justru menunjukkan sinyal pelemahan yang signifikan dan mengkhawatirkan.
Data terbaru dari S&P Global mencatat Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia merosot ke level 46,9 pada Juni 2026.
Angka tersebut berada di bawah ambang batas 50, yang secara teknis menandakan terjadinya kontraksi atau penurunan aktivitas manufaktur nasional.
Ekonom Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai tren penurunan PMI ini merupakan cerminan dari kondisi kesehatan industri nasional yang sedang memburuk.
“Keseluruhan keadaan ekonomi Indonesia bisa diprediksi atau bahkan dipotret dari satu indikator saja, yakni data PMI yang menurun bahkan nyungsep. Angka PMI ini merupakan indikasi sektor industri kita sakit lama dan sekarang masuk zona bahaya merah,” kata Didik sebagaimana dikutip Minggu (6/7/2026).
Meskipun ekonomi nasional sempat mencatatkan pertumbuhan 5,61 persen pada kuartal sebelumnya, Didik menyoroti bahwa pertumbuhan tersebut lebih banyak ditopang oleh aktivitas pemerintah.
Sementara itu, sektor industri sebagai pilar utama ekonomi justru terus menunjukkan tren perlambatan dari waktu ke waktu.
Kondisi ini sangat kontras dengan Vietnam yang berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 8 persen dalam beberapa tahun terakhir.
Keberhasilan Vietnam mencapai status negara berpendapatan menengah atas terjadi setelah Gross National Income (GNI) per kapitanya menembus angka US$4.970, melampaui ambang batas US$4.636.
“Berbeda dengan Vietnam yang pertumbuhan ekonominya mencapai 8 persen, faktor pendukungnya tidak lain adalah sektor industri yang dikembangkan selama dua hingga tiga dekade terakhir,” ujar Didik.
Menurut dia, Vietnam mampu melakukan transformasi struktural melalui strategi industrialisasi yang berorientasi ke luar (outward looking strategy).
Strategi tersebut melibatkan penarikan investasi asing langsung (FDI) berkualitas yang fokus pada pembangunan basis industri ekspor.
“Vietnam membuat kebijakan transformasi struktur ekonomi dengan strategi industri: masuk dulu ke rantai produksi global, baru naik kelas secara bertahap,” ungkap Didik.
Ia menambahkan bahwa sektor industri Indonesia saat ini kehilangan arah kebijakan yang jelas akibat absennya strategi jangka panjang.
Dunia usaha nasional kini terbebani oleh tingginya biaya produksi, ketidakpastian geopolitik, serta hambatan domestik seperti birokrasi yang rumit.
Situasi ini menyebabkan para pelaku usaha cenderung menahan ekspansi dan investasi baru.
Didik memperingatkan bahwa Indonesia berisiko menjadi “negara sakit” di kawasan ASEAN jika pemerintah tidak segera melakukan reformasi struktural.
Ia menekankan perlunya kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang agresif, serupa dengan langkah yang pernah diambil Indonesia pada era 1980-an dan 1990-an.
“Jika tidak ada kebijakan untuk membangkitkan industri secara masif dan tidak memperbaiki iklim usaha, maka Indonesia bisa menjadi negara sakit di ASEAN,” tegasnya.
Tanpa langkah perbaikan yang konkret, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan terus stagnan di angka moderat tanpa dukungan sektor industri yang tangguh.
