Lombok Barat – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kebijakan strategis pemerintah untuk membatalkan rencana divestasi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) vital yang sebelumnya sempat akan dilepas kepada pihak asing.
Keputusan tersebut diambil sebagai langkah untuk menyelamatkan aset negara sekaligus memulihkan kembali kapasitas industri pertahanan dan transportasi nasional.
Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut saat meresmikan lima bendungan di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Jumat (10/7).
Ia menegaskan bahwa banyak BUMN strategis, termasuk PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, serta PT Garuda Indonesia, berada dalam tekanan untuk dijual sebelum ia mengambil alih kebijakan.
“Banyak sekali perusahaan yang seolah tadinya mau dijual ke asing, saya larang,” ujarnya dikutip dari laman resmi pemerintah, Jumat (10/7).
Ia menambahkan bahwa upaya sistematis untuk melemahkan industri pertahanan dalam negeri sempat membahayakan kedaulatan industri nasional.
“Tadinya industri pertahanan mau dijual. PT PAL mau dijual. PT Pindad mau dijual. PT DI dibunuh, mau dijual,” tegasnya.
Pasca-keputusan untuk mempertahankan perusahaan-perusahaan tersebut, kini PT PAL Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan di sektor galangan kapal.
Perusahaan tersebut kini telah mampu memproduksi berbagai jenis kapal perang hingga kapal selam secara mandiri.
Pencapaian serupa juga diraih oleh PT Pindad yang baru saja mencatatkan kontrak internasional bernilai strategis.
“Semua senapan dan senapan mesin tentara Arab Saudi akan dibangun oleh PT Pindad. Senjata kita sudah teruji,” kata Prabowo.
Selain sektor pertahanan, sektor transportasi udara nasional juga menjadi fokus penyelamatan pemerintah.
Prabowo mengungkapkan bahwa PT Garuda Indonesia sempat direncanakan untuk dijual akibat akumulasi kerugian selama bertahun-tahun.
Namun, pemerintah memilih untuk melakukan restrukturisasi dan mempertahankan maskapai tersebut sebagai kebanggaan bangsa.
“Garuda tadinya mau dijual, saya larang. Sekarang sudah mulai bangkit, bulan depan sudah mulai untung dari sekian puluh tahun rugi,” ungkapnya.
Di sisi lain, pemerintah kini tengah melakukan perampingan besar-besaran terhadap BUMN yang dinilai tidak efisien dan terus merugi.
Hingga pertengahan Juli 2026, pemerintah telah menutup sekitar 240 entitas BUMN bermasalah.
Target penutupan tersebut akan terus ditingkatkan secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan.
“31 Desember 2026 akan ditutup, jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, tidak pernah untung, merugi terus,” ujar Prabowo.
Kebijakan penataan ulang ini diklaim berhasil menghasilkan penghematan anggaran negara yang cukup besar.
Pemerintah mencatat penghematan dari pemangkasan biaya operasional, termasuk gaji direksi dan beban biaya lainnya, mencapai angka Rp70 triliun.
Langkah ini diproyeksikan akan memperkuat fondasi ekonomi nasional dengan memfokuskan sumber daya pada BUMN yang memiliki kontribusi nyata terhadap negara.
