Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk menambah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) komoditas nikel untuk tahun 2026.
Langkah ini diambil pemerintah guna menambal defisit pasokan bahan baku yang dialami oleh sejumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter di dalam negeri.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menegaskan bahwa kebijakan penambahan ini tidak ditujukan untuk mengerek volume produksi secara besar-besaran.
“Saya mau jelaskan, nikel tidak ada kenaikan kecuali hanya memenuhi kebutuhan untuk smelter yang masih kekurangan pasokan,” kata Tri saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (10/7).
Menurut Tri, alokasi tambahan tersebut sebagian besar difokuskan pada produksi nikel kadar rendah atau limonit.
Meski demikian, pemerintah juga memberikan izin tambahan untuk produksi nikel kadar tinggi atau saprolit dalam jumlah yang terbatas.
Tri menambahkan bahwa skema ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyukseskan program hilirisasi mineral nasional.
“Jadi penambahan nikel tidak terlalu signifikan, hanya untuk mengejar yang kurang,” ujarnya dikutip dari Keterangan Resmi Kementerian ESDM.
Kebijakan ini selaras dengan arahan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan pasar.
Bahlil menyebutkan bahwa penyesuaian RKAB dilakukan untuk mencegah terjadinya kelebihan pasokan atau oversupply yang berpotensi menekan stabilitas harga komoditas global.
Selain sektor nikel, Kementerian ESDM juga memberikan tambahan persetujuan RKAB untuk sektor batu bara.
Namun, pasokan tambahan tersebut secara spesifik disalurkan untuk memenuhi kebutuhan PT PLN (Persero).
Data final terkait total RKAB sektor mineral dan batu bara untuk tahun 2026 baru akan dirilis secara resmi setelah tanggal 31 Juli mendatang.
Hingga akhir bulan ini, kementerian masih memberi ruang bagi perusahaan pertambangan untuk mengajukan revisi RKAB.
Di sisi lain, PLN telah mengonfirmasi perolehan tambahan alokasi batu bara kalori 4.500 GAR sebanyak 16,8 juta ton hingga akhir Desember 2026.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa alokasi ini berada di luar kewajiban pasok domestik atau domestic market obligation (DMO) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Jumlahnya 1,8 juta ton untuk pasokan Juli, dan 3 juta ton per bulan dari Agustus hingga Desember,” kata Darmawan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (2/7).
Tambahan pasokan ini diklaim mampu meningkatkan daya mampu pasok listrik sistem Jawa sebesar 5 gigawatt (GW).
Darmawan memastikan bahwa dengan adanya tambahan cadangan tersebut, operasional pembangkit listrik menjadi lebih andal dibandingkan sebelumnya.
Perusahaan menyatakan telah berhasil menghentikan kebijakan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah sejak 21 Juni 2026.
“Dengan adanya tambahan pasokan, kendala penyediaan energi listrik yakni pemadaman bergilir yang sempat dapat diselesaikan dengan baik,” tuturnya dikutip dari Dokumen Rapat Komisi XII DPR RI.
