Jakarta – Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna melunasi utang program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang bernilai fantastis.
Total kewajiban yang harus ditanggung negara dalam program ini mencapai sekitar Rp 240 triliun.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa pelunasan beban utang tersebut akan dilaksanakan secara bertahap.
Proses pembayaran ini direncanakan berlangsung selama kurun waktu enam tahun ke depan.
Langkah ini diambil pemerintah karena dana Rp 240 triliun tersebut merupakan fasilitas kredit perbankan yang sebelumnya digunakan untuk mendanai pembentukan Kopdes Merah Putih.
Negara kini mengambil alih tanggung jawab untuk melunasi baik pokok maupun bunga pinjaman tersebut.
“Ya kita bayar utangnya. Jadi gini, itu kan Rp 240 triliun kreditnya ya kira-kira. Setiap tahun itu di-stretch ke enam tahun,” ujar Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (5/8), dikutip dari pernyataan resmi kementerian.
Berdasarkan skema cicilan yang telah disusun, pemerintah memperkirakan beban pokok utang yang harus dibayarkan setiap tahunnya mencapai Rp 40 triliun.
Nilai tersebut belum termasuk kewajiban pembayaran bunga pinjaman yang akan diakumulasikan setiap tahunnya.
“Jadi setiap tahun pokoknya jatuh Rp 40 triliunan. Tiap tahun Rp 40 tambah bunga sedikit itu,” jelas Purbaya.
Jadwal pembayaran cicilan perdana rencananya akan mulai direalisasikan pada September 2026.
Saat ini, pihak Kementerian Keuangan tengah mengintensifkan koordinasi lintas instansi.
Upaya ini melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Danantara, serta pihak perbankan terkait.
Kolaborasi tersebut bertujuan untuk memitigasi kendala administrasi serta memastikan ketepatan jadwal pembayaran.
“Kami sedang kerja sama dengan BPKP dan Danantara, banknya sendiri dan tim dari sini untuk memastikan itu bisa berjalan termasuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada,” tambah Purbaya.
Pemerintah menjamin bahwa keberadaan Kopdes Merah Putih tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat desa.
Purbaya menegaskan bahwa penyaluran dana desa akan terus berjalan normal tanpa terganggu oleh beban utang koperasi.
Selain itu, keuntungan dari koperasi atau Sisa Hasil Usaha (SHU) nantinya akan didistribusikan langsung kepada warga desa.
Kepemilikan aset koperasi juga diproyeksikan akan jatuh ke tangan desa sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi lokal.
“Desa kan masih dapat sepertiganya dan nanti dari koperasi itu keuntungannya SHU-nya ke warga desa. Terus aset-asetnya kalau enggak salah milik desa itu, jadi enggak rugi-rugi amat sih desanya dan masyarakatnya bisa lebih makmur,” pungkasnya.
