Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kesiapan penuh untuk menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam menghentikan ketergantungan impor minyak dan gas bumi dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.
Langkah strategis ini menjadi prioritas nasional guna memperkuat kemandirian energi dan menjaga stabilitas ekonomi domestik dari fluktuasi pasar global.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaeman, menegaskan komitmen institusinya dalam merespons target ambisius tersebut.
“Ya kalau perintah Presiden, kami harus melaksanakan,” kata Laode saat ditemui di kompleks DPR RI, Rabu (26/8), dikutip dari laporan resmi kementerian.
Pihaknya optimistis target tersebut dapat tercapai melalui serangkaian kebijakan yang telah dan sedang diimplementasikan pemerintah saat ini.
Salah satu pilar utama yang menjadi tumpuan adalah penerapan mandatori biodiesel 50 persen guna menekan konsumsi minyak fosil.
Selain itu, beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan sejak awal tahun ini dinilai menjadi katalis positif bagi kapasitas produksi kilang nasional.
Upaya intensif di sektor hulu juga terus digencarkan untuk memastikan ketersediaan pasokan dari sumber daya domestik.
“(Kami juga) berupaya melakukan eksplorasi yang cukup besar untuk minyak dan gas, termasuk (ada) temuan-temuan baru. Kami optimis lah,” ujar Laode menambahkan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan urgensi kemandirian energi dalam pidatonya pada peluncuran program PLTS 100 GW di Bali, Selasa (25/8).
Kepala Negara secara tegas melarang adanya impor minyak dan LPG dalam jangka waktu singkat.
“Kita tidak boleh impor lagi satu barel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi, Insyaallah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi,” kata Prabowo dikutip dari Antara.
Strategi besar ini didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur energi terbarukan berskala masif.
Pemerintah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas total 100 gigawatt (GW) dalam tiga tahun.
Target ini tergolong sangat agresif mengingat kapasitas listrik nasional saat ini dari seluruh sumber energi baru mencapai 88 GW.
“Untuk sebagai bayangan, seluruh listrik Indonesia sekarang 88 gigawatt dari batu bara, minyak, gas, hingga geotermal. Kita akan membangun 100 gigawatt dan kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam tiga tahun,” ungkap Prabowo.
Selain tenaga surya, pemerintah juga akan mengoptimalkan pemanfaatan panas bumi atau geotermal sebagai sumber energi bersih utama.
Pengembangan ladang-ladang gas baru serta peningkatan lifting minyak nasional menjadi pelengkap dalam skema besar kedaulatan energi ini.
Langkah ini dipandang sebagai upaya fundamental agar Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung pada kondisi geopolitik negara lain.
Sinergi antara pemanfaatan energi terbarukan dan peningkatan produksi migas domestik diharapkan menjadi solusi permanen bagi ketahanan energi nasional.
