Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah memproyeksikan efisiensi anggaran negara hingga Rp 150 triliun per tahun melalui optimalisasi peran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Langkah strategis ini dilakukan dengan memfungsikan koperasi sebagai pusat penyaluran barang bersubsidi secara nasional.
COO Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Dony Oskaria, menyatakan bahwa mekanisme ini dirancang untuk menutup celah kebocoran penyaluran bantuan sosial.
“Teman-Teman bisa bayangkan nanti paling tidak kita bisa menghemat subsidi kita yang tidak tepat sasaran sekitar 150 triliun setahun. Jadi mesti dilihat dampaknya,” ujar Dony dikutip dari keterangan resmi, Kamis (10/9/2026).
Pemerintah memandang Kopdes Merah Putih sebagai instrumen vital dalam mengendalikan inflasi di tingkat akar rumput.
Struktur distribusi yang merata di seluruh pelosok desa memungkinkan pemerintah melakukan intervensi harga secara cepat.
Dony memberikan contoh jika terjadi lonjakan harga bahan pokok seperti beras, pemerintah dapat langsung menginstruksikan distribusi melalui koperasi dengan harga yang telah ditetapkan.
“Untuk channel kita menekan inflasi. Kalau terjadi inflasi, orang main-mainin harga, kita punya distribution di seluruh desa. Misalkan harga beras naik, misalkan contohnya, kita tinggal distribusikan khusus di seluruh Kopdes harga sekian. Inflasi bisa kita tekan, terutama bahan pokoknya,” papar Dony.
Selain sebagai distributor, Kopdes Merah Putih disiapkan menjadi pusat literasi keuangan serta agen perbankan melalui integrasi layanan BRILink.
Layanan ini memungkinkan masyarakat melakukan transaksi keuangan dasar seperti setor dan tarik tunai tanpa harus menempuh jarak jauh ke pusat kota.
Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktik rentenir yang selama ini membebani ekonomi masyarakat pedesaan.
Dony menegaskan bahwa penyaluran kredit melalui koperasi akan dipatok dengan bunga rendah, yakni sebesar 8 persen.
“Kami ingin memutus mata rantai rentenir di desa. PMN nanti akan membuka kantor di koperasi desa. Dalam rangka apa? Menyalurkan kredit. Untuk menghindari adanya, sekarang kan banyak yang kena rentenir dan sebagainya. Nanti dengan bunga ada 8%. Jadi dia akan menjadi collecting agent dan juga distribution agentnya,” jelas Dony.
Untuk mendukung kelancaran transaksi berbasis daring, pemerintah menggandeng PT Pos Indonesia (Persero) sebagai mitra logistik utama.
Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem distribusi yang terintegrasi dari pusat hingga ke unit terkecil di desa.
Dony meyakini bahwa kehadiran koperasi desa ini akan memberikan kontrol penuh bagi negara dalam memastikan bantuan sampai ke tangan yang berhak.
“Jadi teman-teman bisa melihat tuh, manfaatnya jauh luar biasa. Dengan adanya koperasi desa itu kita memiliki tadi, kontrol terhadap distribusi daripada bahan-bahan yang kita ingin berikan kepada seluruh rakyat kita,” pungkasnya.
