Purworejo – Pemerintah secara resmi memberikan ultimatum kepada PT PLN (Persero) untuk segera mengakhiri kebijakan pemadaman listrik bergilir yang melanda wilayah Pulau Jawa dalam beberapa waktu terakhir. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pihaknya telah menggelar rapat evaluasi intensif untuk mendesak manajemen PLN memperbaiki kinerja operasional di lapangan.
Bahlil mengungkapkan, pemerintah telah menempuh langkah tegas sebagai regulator guna memastikan pasokan listrik masyarakat kembali normal. Meskipun pihak PLN sempat mengaitkan masalah ini dengan kendala pasokan batu bara kalori menengah, Bahlil menepis argumen tersebut. Menurutnya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara telah memenuhi kewajibannya dalam memastikan ketersediaan pasokan bagi PLN.
Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa kebutuhan batu bara tahunan untuk PLN mencapai 154 juta ton. Hingga saat ini, PLN telah menandatangani kontrak pengadaan sebesar 134 juta ton dengan perusahaan tambang. Meskipun masih terdapat kekurangan pasokan sekitar 18 juta ton, Bahlil menegaskan bahwa kendala distribusi dari tambang hingga ke pembangkit merupakan tanggung jawab teknis manajemen logistik internal PLN, bukan kewenangan pemerintah.
Pemerintah, lanjut Bahlil, berperan sebagai fasilitator yang mengalokasikan perusahaan penyedia dan mendorong percepatan kontrak kerja sama. Setelah kontrak disepakati, seluruh proses eksekusi distribusi dan manajemen stok menjadi ranah operasional PLN sepenuhnya. Oleh karena itu, Bahlil menuntut PLN segera melakukan mitigasi terukur agar gangguan serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Di sisi lain, PT PLN (Persero) mengakui adanya kendala teknis operasional yang memicu penurunan kemampuan pasokan listrik di sistem Jawa. Gangguan tersebut dilaporkan terjadi pada dua unit pembangkit listrik skala besar yang memaksa perusahaan melakukan manajemen beban atau pemadaman bergilir demi menjaga keseimbangan sistem kelistrikan.
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, menyatakan bahwa manajemen beban merupakan langkah darurat yang bersifat sementara. Pihaknya saat ini tengah memprioritaskan perbaikan pada dua pembangkit yang mengalami kendala teknis tersebut. Selain itu, PLN mengoptimalkan suplai dari unit pembangkit lain untuk menutupi defisit daya yang terjadi.
Meski demikian, PLN belum mengungkapkan secara rinci mengenai lokasi spesifik yang terdampak maupun jenis kerusakan teknis yang dialami oleh kedua pembangkit besar tersebut. Perusahaan hanya memberikan pernyataan bahwa pemulihan pasokan akan dilakukan secara bertahap seiring dengan perbaikan performa sistem.
PLN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak atas ketidaknyamanan tersebut. Perseroan berkomitmen untuk segera menghentikan kebijakan pemadaman setelah kemampuan pasokan listrik dinyatakan kembali stabil dan andal. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah masih terus melakukan pengawasan ketat terhadap progres perbaikan yang dilakukan oleh manajemen PLN di lapangan.
