Batusangkar – Inovasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mengendalikan inflasi dan memperkuat ketahanan pangan mendapatkan dukungan penuh dari Bank Indonesia (BI) Sumatra Barat. Sinergi ini terbukti mampu menekan biaya produksi petani hingga jutaan rupiah per hektare dan menjadikan Tanah Datar sebagai model percontohan di wilayah tersebut.
Kolaborasi antara BI dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar ini memperkuat berbagai program pertanian yang digagas oleh Bupati Eka Putra. Program-program tersebut bertujuan menjaga pasokan komoditas pangan tetap stabil sepanjang tahun, dengan BI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya daerah ini.
Bupati Eka Putra menjelaskan bahwa pengendalian inflasi di Tanah Datar diperkuat melalui strategi hulu-hilir yang langsung menyentuh kebutuhan petani. Dengan luas lahan pertanian mencapai lebih dari 63.000 hektare, Tanah Datar memiliki fondasi pertanian yang kuat, terutama pada komoditas utama penyumbang inflasi seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan telur ayam. Penguatan sektor pertanian merupakan kunci untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus melindungi pendapatan petani.
Pemkab Tanah Datar menerapkan roadmap pengendalian inflasi yang berlandaskan empat pilar (4K): ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Berbagai program dijalankan, mulai dari gerakan tanam cepat panen, sidak pasar, kerja sama antar daerah untuk kelancaran pasokan, hingga penguatan koordinasi dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Di sektor pangan, beberapa program prioritas telah diterapkan yang secara langsung berdampak pada pasokan dan biaya produksi. Program bajak sawah gratis, misalnya, berhasil menurunkan biaya pengolahan tanah hingga Rp1,8 juta per hektare. Selain itu, pemerintah menyediakan asuransi usaha tani padi, asuransi ternak sapi dan kerbau, serta melakukan perbaikan jaringan irigasi untuk menjamin stabilitas produksi.
“Adanya asuransi usaha tani padi dapat meringankan beban petani jika terjadi gagal panen,” ujar Eka Putra. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pembinaan dan pendampingan teknis dari BI Sumbar yang berkontribusi pada keberhasilan menjaga stabilitas harga.
M. Abdul Majid Ikram, Kepala Perwakilan BI Sumbar, menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas petani. “BI berkomitmen penuh dan mendukung sepenuhnya kerja sama dengan Pemerintah Daerah Tanah Datar,” tegas Majid.
Sebagai wujud dukungan konkret, Bank Indonesia menyalurkan beragam bantuan alat pertanian. Bantuan tersebut meliputi motor roda tiga pengangkut hasil panen, quick cultivator, alat perontok padi, mesin pompa air, hingga alat pengolah kompos. Pemberian alat ini bertujuan mempercepat proses produksi, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efektivitas program pertanian di Tanah Datar.
Sinergi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan Bank Indonesia ini telah menjadikan Tanah Datar sebagai salah satu rujukan pengendalian inflasi berbasis ketahanan pangan di Sumatra Barat. Model kolaborasi ini diharapkan dapat direplikasi di daerah lain untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.
