Jakarta – Pemerintah Indonesia menargetkan penambahan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga lebih dari 10 persen, yang diharapkan rampung pada Oktober 2025. Proses divestasi ini akan menguntungkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua, yang disebut akan memperoleh sebagian dari saham tambahan tersebut dengan harga pembelian yang sangat rendah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, jika target ini terealisasi, porsi kepemilikan Indonesia di PTFI akan meningkat dari 51,23 persen menjadi 61,23 persen. Dengan demikian, porsi kepemilikan Freeport-McMoRan akan menyusut dari 48,77 persen menjadi 38,77 persen.
Menurut Bahlil, alokasi saham kepada BUMD Papua ini akan terjadi setelah tahun 2041. Penyerahan saham tersebut bertujuan agar BUMD Papua dapat terlibat dalam eksplorasi. “Saham ini adalah sebagian dikasih kepada BUMD Papua, dan ini terjadi nanti di pasca 2041. Dan ini supaya apa? Supaya eksplorasi bisa dilakukan,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan mendapatkan tambahan saham ini dengan harga pembelian yang tidak memiliki nilai valuasi tinggi. “Ya, itu tidak ada nilai valuasinya. Jadi sangat kecil sekali, dan saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah BUMD Papua, dan MIND ID,” tambahnya.
Penambahan saham melalui Mining Industry Indonesia (MIND ID) juga akan berdampak pada perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI. IUPK yang semula berlaku hingga 2041 akan diperpanjang hingga tahun 2061.
Saat ini, Kementerian ESDM berada pada tahap akhir finalisasi negosiasi divestasi saham PTFI untuk merealisasikan target penambahan kepemilikan ini.
