Bekasi – Komisi V DPR RI menyoroti pentingnya pembangunan rumah susun (rusun) subsidi yang tepat sasaran, tepat waktu, dan berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Penekanan ini disampaikan saat kunjungan kerja ke Meikarta, Bekasi, pada Rabu (1/4/2026).
Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung pelaksanaan program pembangunan rusun subsidi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Program ini merupakan bagian dari upaya penyediaan 3 juta rumah.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menegaskan bahwa pembangunan rusun subsidi harus memenuhi aspek ketepatan sasaran, kualitas, serta tertib administrasi.
“Rusun subsidi untuk MBR ini diharapkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga tepat waktu, tepat kualitas, serta tertib administrasi, baik dalam proses pembangunan maupun operasionalnya,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya memenuhi hak masyarakat atas hunian layak, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Komisi V DPR RI juga menyoroti sejumlah proyek strategis, termasuk pengembangan rusun di lahan hibah Lippo Group seluas 30 hektare di Meikarta. Proyek ini diproyeksikan menampung hingga 140 ribu unit.
Selain itu, terdapat rencana pembangunan di Depok, Jakarta, dan kawasan lainnya yang melibatkan berbagai kementerian dan BUMN.
Ridwan menegaskan perlunya memastikan kesiapan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga dukungan fasilitas, agar rusun yang dibangun benar-benar layak huni dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti pasar dan fasilitas publik.
Hasil kunjungan kerja ini akan menjadi bahan evaluasi dalam rapat DPR untuk memastikan program perumahan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
