Jakarta – Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia dinilai sudah mencapai level yang mengkhawatirkan jauh sebelum terjadinya lonjakan harga minyak mentah dunia akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Kenaikan harga minyak mentah yang sempat menyentuh level US$ 75,6 per barel memicu kekhawatiran baru bagi stabilitas fiskal nasional.
Namun, para pakar ekonomi menegaskan bahwa publik perlu membedakan antara harga minyak acuan global dengan harga yang berdampak langsung pada anggaran negara.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menjelaskan bahwa beban fiskal dalam negeri sangat bergantung pada pergerakan Indonesian Crude Price (ICP).
“Menurut saya, yang pertama perlu diluruskan adalah acuan harga minyaknya,” ujar Yusuf dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (9/7/2026).
Dia menambahkan bahwa angka US$ 75 yang ramai diperbincangkan pasar merupakan harga West Texas Intermediate (WTI).
Sementara itu, dampak nyata terhadap APBN jauh lebih ditentukan oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia atau ICP.
Data menunjukkan bahwa realisasi ICP sepanjang tahun berjalan telah konsisten berada di atas target asumsi makro yang ditetapkan pemerintah.
“Sepanjang tahun ini ICP bahkan bergerak jauh di atas asumsi APBN yang ditetapkan di level US$ 70 per barel,” ungkap Yusuf.
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tekanan terhadap fiskal sebenarnya sudah terjadi sejak awal tahun anggaran.
Kenaikan harga yang terjadi dalam beberapa hari terakhir hanyalah tambahan beban dari tren yang memang sudah tinggi.
Yusuf menyoroti bahwa lonjakan harga saat ini lebih didorong oleh sentimen premi risiko dari ketidakpastian geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Pasar bereaksi terhadap potensi gangguan pasokan yang mungkin terjadi akibat memanasnya situasi di wilayah produsen minyak tersebut.
Namun, dia menilai bahwa kenaikan ini belum tentu menjadi tren penguatan jangka panjang hingga akhir tahun.
“Saya juga belum melihat ini sebagai tren kenaikan yang akan berlangsung terus hingga akhir tahun,” ucap Yusuf.
Menurutnya, harga minyak masih berpotensi kembali turun apabila tensi geopolitik di Timur Tengah mulai mereda.
Meski demikian, volatilitas harga diprediksi akan tetap tinggi karena faktor risiko di kawasan tersebut masih sangat besar.
Di sisi lain, tingginya harga minyak dunia saat ini tidak secara otomatis mempercepat akselerasi transisi energi terbarukan di Indonesia.
Kebijakan proteksi harga melalui subsidi energi membuat sinyal harga pasar tidak tersampaikan sepenuhnya kepada konsumen domestik.
Akibatnya, insentif ekonomi untuk berpindah ke energi yang lebih efisien atau terbarukan menjadi kurang kompetitif.
Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen di tengah tekanan fiskal yang semakin berat.
Selain harga minyak, pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp 18.128 per dolar AS juga memperburuk beban impor energi nasional.
Kombinasi antara harga minyak yang tinggi dan depresiasi mata uang domestik menciptakan tantangan ganda bagi ruang gerak fiskal pemerintah.
Hingga saat ini, pemerintah masih terus memantau perkembangan situasi geopolitik global untuk menentukan langkah mitigasi yang tepat.
