Bukittinggi – Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan perubahan menjadi faktor penting untuk memacu kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) angkatan I dan II yang digelar di Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintah Dalam Negeri I, Bukittinggi, Kamis (23/4/2026).
Kegiatan tersebut diikuti 82 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumbar, serta pemerintah daerah dari Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Utara.
Dalam pemaparannya, Fadly mengatakan organisasi akan sulit berkembang jika pola kerja dibiarkan berjalan tanpa menyesuaikan perkembangan zaman.
Ia menilai seorang pemimpin harus berani mendorong pembaruan agar institusi yang dipimpinnya tidak tertinggal.
“Kalau kita berbicara tentang kemajuan, salah satu hal yang tidak bisa dihindari adalah perubahan. Tidak mungkin kita bisa maju jika cara kerja kita dari waktu ke waktu tidak berubah,” ujarnya.
Fadly juga mengingatkan bahwa perubahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
Menurut dia, langkah awal yang harus dilakukan adalah memahami akar persoalan secara utuh.
Seorang pemimpin, katanya, wajib mengetahui dengan jelas apa yang harus dibenahi sebelum mengambil keputusan.
Ia menekankan pentingnya sikap mau belajar, mendengar, dan menggali informasi sebelum memberikan jawaban kepada masyarakat.
Baginya, setiap persoalan yang masuk ke meja pimpinan harus diperlakukan sebagai kebutuhan warga untuk memperoleh solusi, bukan sekadar laporan administratif.
“Seorang pemimpin itu harus paham akar masalah. Untuk itu, kita harus mau belajar, banyak mendengar, dan menggali informasi. Ketika sebuah masalah sampai ke meja kita, itu artinya orang sedang mencari solusi. Jangan sampai masyarakat pulang tanpa kejelasan,” tegas Fadly Amran.
Selain soal kepemimpinan, Fadly juga menyoroti dua unsur penting dalam reformasi birokrasi, yakni digitalisasi dan perubahan pola pikir.
Ia menilai pemanfaatan teknologi dapat memperkuat sistem meritokrasi sekaligus menutup ruang bagi praktik tidak sehat dalam pengambilan keputusan.
Menurutnya, birokrasi yang kuat hanya bisa dibangun jika didukung sistem yang transparan dan aparatur yang berintegritas.
Dengan begitu, kebijakan tidak mudah dipengaruhi kepentingan pribadi pihak tertentu.
“Saya berharap Bapak dan Ibu semua, sebagai calon pemimpin kedepan, memiliki integritas yang tinggi. Dengan sistem yang kuat dan digitalisasi, siapapun pemimpinnya tidak bisa semena-mena dalam mengambil kebijakan,” tambahnya.
Di akhir penyampaiannya, Fadly mengajak peserta PKA untuk memulai perubahan dari diri sendiri dan lingkungan kerja tanpa harus menunggu perintah pimpinan.
Ia juga mendorong aparatur terus meningkatkan kapasitas melalui berbagai pelatihan yang tersedia, baik melalui BKPSDM maupun kementerian terkait.
“Saya berharap seluruh aparatur dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang telah ditetapkan, baik melalui BKPSDM maupun kementerian. Sehingga aparatur kita benar-benar teruji, memiliki kapasitas, dan memiliki semangat untuk terus belajar dan melayani yang baik,” pungkasnya.
