Jakarta – Kementerian Keuangan memastikan beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pasca-pengalihan saham.
Pemerintah memilih skema pengelolaan melalui Special Mission Vehicle (SMV) untuk mengambil alih kepemilikan saham dari konsorsium BUMN PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa aset tersebut akan dikelola secara profesional oleh lembaga khusus di bawah naungan Kemenkeu.
“Dialihkan ke Kemenkeu, diolah saya semuanya. Tetapi nanti kami akan pakai salah satu tangan SMV fiskal untuk mengelola,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (5/8).
Ia menegaskan bahwa SMV memiliki kapasitas keuangan mandiri untuk mengelola aset tersebut tanpa harus bergantung pada suntikan dana dari pemerintah.
“SMV kan punya untung juga, jadi sebagian akan dibiarkan ke situ. Kira-kira begitu gambaran kasarnya,” tambahnya.
Kesepakatan pengalihan ini telah dicapai antara Menteri Keuangan dengan Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Indonesia, Dony Oskaria.
Targetnya, proses transisi kepemilikan saham dari konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) ke SMV akan rampung pada pertengahan September 2026.
Saat ini, porsi 60 persen saham Indonesia di KCIC masih dipegang oleh konsorsium BUMN yang terdiri dari PT KAI, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara.
Sementara itu, 40 persen saham sisanya tetap dimiliki oleh konsorsium China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
Purbaya memastikan pihaknya terus mempercepat proses administrasi agar target penyelesaian di pertengahan September dapat tercapai.
“Biasanya kan kita percepat, mungkin pertengahan September sudah akan clear,” pungkasnya.
