Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia resmi melakukan transformasi fungsi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai tulang punggung baru dalam distribusi bantuan sosial dan stabilisasi harga komoditas pangan nasional.
Kebijakan ini diambil untuk memperkuat peran koperasi agar tidak lagi sekadar beroperasi layaknya supermarket konvensional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa perubahan arah operasional ini bertujuan menciptakan jalur distribusi bantuan yang lebih terintegrasi hingga ke pelosok desa.
Setiap desa nantinya akan difungsikan sebagai titik layanan utama agar penyaluran bantuan sosial maupun barang bersubsidi lebih tepat sasaran.
“Koperasi Desa Merah Putih selama ini digambarkan seperti supermarket,” ujar Zulhas seusai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/7), dikutip dari keterangan resmi pemerintah.
Selain sebagai kanal distribusi, Kopdes Merah Putih diberikan mandat strategis untuk menjadi offtaker atau pembeli siaga hasil panen petani.
Koperasi akan menyerap komoditas seperti gabah dan jagung apabila harga di tingkat petani anjlok di bawah harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Langkah intervensi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pendapatan petani serta mencegah kerugian akibat fluktuasi harga pasar yang tidak menentu.
“Kopdes nanti akan menjadi offtaker kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti gabah, jagung, masih di bawah harga pasar,” tambah Zulhas.
Kementerian Sosial kini mulai melakukan koordinasi intensif untuk mengintegrasikan berbagai program bantuan ke dalam ekosistem koperasi tersebut.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa skema penyaluran bantuan yang selama ini berbasis transfer tunai akan dialihkan melalui gerai-gerai Kopdes.
Program-program utama seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi prioritas dalam skema distribusi baru ini.
Pemerintah juga berencana menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menyediakan layanan perbankan di setiap unit Kopdes.
“Bantuan pangan non tunai atau program keluarga harapan tentu ke depan akan coba juga bisa disalurkan melalui Kopdes,” kata Gus Ipul dalam kesempatan yang sama.
Saat ini, pemerintah sedang menjalankan tahap uji coba di sejumlah wilayah untuk memastikan kesiapan infrastruktur di lapangan.
Pihak kementerian menargetkan implementasi skala yang lebih luas dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat.
“Sekarang lagi diujicobakan di beberapa tempat. Mudah-mudahan targetnya kira-kira di Agustus ini akan dicoba,” jelas Gus Ipul, Kamis (16/7).
Transformasi ini dipandang sebagai upaya pemerintah dalam memperpendek rantai distribusi bantuan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat akar rumput.
Dengan menjadikan koperasi sebagai infrastruktur nasional, pemerintah berharap efisiensi birokrasi penyaluran bantuan dapat ditingkatkan secara signifikan.
Seluruh jajaran kementerian terkait kini tengah mematangkan regulasi teknis sebelum program tersebut diluncurkan secara menyeluruh di seluruh pelosok desa di Indonesia.
