Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh memperketat pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, terkait evaluasi kinerja triwulan I tahun 2026.
Seluruh OPD di bawah koordinasi tiga Asisten Sekretariat Daerah menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Balaikota Payakumbuh pada 8 hingga 10 April 2026.
Rapat tersebut terbagi dalam tiga sesi sesuai lingkup koordinasi, yakni Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten III Bidang Administrasi Umum.
Fokus utama rapat adalah mengevaluasi capaian realisasi fisik dan keuangan program hingga akhir Maret 2026. Selain itu, peserta rapat menelaah detail penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
Pemerintah kota juga menyoroti realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) serta keterlibatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini dilakukan untuk mendorong penggunaan produk lokal sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
Dalam forum tersebut, setiap OPD memaparkan progres kegiatan sekaligus menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan.
Sejumlah program strategis nasional turut dibahas, seperti Fasilitasi Pembentukan Koperasi Merah Putih, pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Sejuta Rumah, hingga penanganan kelangkaan pupuk dan BBM.
Sementara itu, program strategis daerah yang menjadi perhatian meliputi revitalisasi pasar, peningkatan layanan RSUD Adnan WD, penyediaan transportasi publik ramah lingkungan, serta pembangunan infrastruktur perkotaan yang humanis.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Nofriwandi, menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan program. Ia meminta seluruh OPD segera menindaklanjuti hasil evaluasi dan mempercepat realisasi kegiatan sesuai ketentuan.
Senada dengan itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Yasrizal, mengingatkan OPD untuk berperan aktif dalam memfasilitasi program strategis nasional. Ia juga menginstruksikan Bagian Perekonomian untuk memantau SPBU guna mengantisipasi kenaikan harga dan kelangkaan BBM.
Asisten III Bidang Administrasi Umum, Ifon Satria Can, menegaskan bahwa monev berfungsi sebagai alat kontrol agar setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia meminta setiap kendala yang muncul segera diidentifikasi dan dicarikan solusinya.
Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh memperketat pengawasan pelaksanaan program kerja perangkat daerah. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, terkait evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Triwulan I Tahun 2026.
Seluruh OPD di bawah koordinasi tiga Asisten Sekretariat Daerah menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Balaikota Payakumbuh, mulai Rabu (8/4/2026) hingga Jumat (10/4/2026).
Rapat tersebut dibagi menjadi tiga sesi sesuai lingkup koordinasi, yakni Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten III Bidang Administrasi Umum.
Fokus utama rapat adalah mengevaluasi capaian realisasi fisik dan keuangan program hingga akhir Maret 2026. Selain itu, peserta rapat menelaah secara rinci penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
Pemerintah kota juga menyoroti realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) serta keterlibatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam pengadaan barang dan jasa tahun 2026. Hal ini menjadi prioritas untuk mendorong penggunaan produk lokal sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
Dalam forum tersebut, setiap OPD memaparkan progres kegiatan sekaligus menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan.
Sejumlah program strategis nasional turut menjadi perhatian, di antaranya fasilitasi pembentukan Koperasi Merah Putih, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Sejuta Rumah, serta penanganan kelangkaan pupuk dan BBM.
Sementara itu, program strategis daerah yang dibahas mencakup pembangunan dan revitalisasi pasar, peningkatan layanan Rumah Sakit Adnan WD, rencana penyediaan moda transportasi publik ramah lingkungan, serta pembangunan infrastruktur.
