Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong untuk mulai menerapkan strategi pengelolaan neraca keuangan yang lebih modern melalui penerbitan obligasi daerah.
Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jangka panjang, bukan sekadar solusi atas keterbatasan kas daerah.
Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, menegaskan bahwa obligasi daerah merupakan instrumen investasi yang lazim digunakan kota-kota besar dunia seperti Tokyo hingga London.
“Jakarta tidak membutuhkan obligasi karena kekurangan uang, melainkan karena harus mengelola neracanya secara lebih cerdas,” ujar Prastowo melalui keterangan resminya, Sabtu (25/7).
Menurutnya, mengandalkan APBD tahunan sebagai satu-satunya sumber pembiayaan justru akan menghambat laju pembangunan kota.
Ia menjelaskan bahwa beban investasi infrastruktur besar seperti MRT atau sistem pengendalian banjir tidak efisien jika harus ditanggung sepenuhnya dalam satu atau dua tahun anggaran.
Prastowo mengibaratkan strategi ini seperti program KPR dalam rumah tangga, di mana pembiayaan disesuaikan dengan umur ekonomis aset yang dibangun.
“Sangat tidak efisien apabila seluruh biaya investasi tersebut dibebankan kepada APBD dalam satu atau dua tahun anggaran,” tambahnya.
Penerbitan obligasi nantinya akan difokuskan pada proyek-proyek produktif yang memberikan manfaat ekonomi lintas generasi.
Selain itu, kebijakan ini juga menjadi cara bagi pemerintah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi langsung sebagai investor dalam pembangunan kota.
Prastowo menekankan bahwa kesehatan fiskal suatu kota tidak lagi diukur dari besarnya saldo kas yang mengendap di rekening.
Tolok ukur utamanya adalah seberapa efektif pemerintah daerah memanfaatkan kekuatan neraca untuk menciptakan kesejahteraan jangka panjang.
Ia pun mengajak publik untuk mengubah cara pandang mengenai obligasi daerah.
“Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah Jakarta telah menggunakan kekuatan neracanya untuk membangun masa depan?” pungkasnya.
