Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana meminta pengelola pusat perbelanjaan untuk membongkar pagar tinggi yang belakangan marak dipasang di area depan gedung.
Pramono menilai pemasangan pagar tersebut mencerminkan kekhawatiran berlebihan yang justru dapat menciptakan suasana tidak kondusif di tengah masyarakat.
“Berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati. Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali,” ujar Pramono di Blok M, Jakarta Selatan, Jumat (31/7).
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan aparat penegak hukum lainnya untuk menjamin keamanan ibu kota.
“Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta, koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja berdalih bahwa pemasangan pagar bertujuan untuk menertibkan arus keluar masuk pengunjung.
Menurutnya, akses yang terbuka lebar berisiko membahayakan lalu lintas di sekitar pusat perbelanjaan.
“Sebetulnya kan tujuan utamanya adalah untuk supaya lebih menertibkan arus keluar masuk pengunjung. Kalau terbuka itu kan pengunjung bisa masuk dari mana saja, bisa keluar dari mana saja begitu. Sehingga itu kan membahayakan lalu lintas sekitar,” jelas Alphonzus.
Ia menambahkan, pagar tersebut juga berfungsi sebagai batas pengamanan dari potensi demonstrasi yang kerap terjadi di pusat kota.
Alphonzus menyebut fenomena ini bukan hal baru, mengingat banyak mal di Jakarta maupun Surabaya, seperti jaringan Pakuwon Group, sudah menerapkan sistem serupa sejak lama.
Sementara itu, Polda Metro Jaya memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Jakarta saat ini masih aman dan terkendali.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Budi Hermanto, menepis adanya ancaman penjarahan yang sempat dikhawatirkan publik.
“Perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan,” ujar Budi.
Pihak kepolisian hingga kini belum menerima surat pemberitahuan terkait rencana aksi massa di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Meski demikian, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya tetap melakukan pemantauan ketat terhadap konten-konten di media sosial yang berpotensi memicu gangguan keamanan.
