Parapat – Arus modal asing yang masuk ke pasar domestik Indonesia mencatatkan angka signifikan sepanjang semester pertama tahun 2026.
Bank Indonesia mencatat total aliran dana asing ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencapai Rp195 triliun atau setara dengan lebih dari US$10 miliar selama periode Januari hingga Juni 2026.
Masuknya dana asing tersebut dipicu oleh langkah strategis bank sentral dalam melakukan penyesuaian suku bunga acuan.
Pejabat Gubernur Sementara (PGS) Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengungkapkan bahwa kenaikan suku bunga sebesar 100 basis poin (bps) sejak akhir Mei lalu menjadi katalis utama bagi investor untuk melirik aset dalam negeri.
“Alhamdulillah kami menaikkan 100 basis poin (bps) sejak RDG Mei, Juni. Dalam satu bulan naik 100 bps maka yang terjadi adalah penyesuaian atau repricing aset-aset domestik kita SBN dan SRBI,” ujar Destry dalam pertemuan dengan redaktur media massa secara daring di Parapat, Sumatra Utara, Jumat (31/7/2026), dikutip dari pernyataan resmi Bank Indonesia.
Rincian kenaikan suku bunga tersebut meliputi peningkatan 50 bps pada 20 Mei 2026, disusul kenaikan masing-masing 25 bps pada 9 Juni dan 18 Juni 2026.
Destry menilai masuknya aliran modal ini sangat krusial dalam memperkuat cadangan devisa nasional.
Selain itu, tambahan likuiditas di pasar keuangan diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global.
Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan Juli, Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 5,75 persen.
Keputusan tersebut diambil sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan jangka pendek terkait inflasi dan fluktuasi nilai tukar.
Ketidakpastian global yang masih tinggi, terutama akibat konflik di Timur Tengah, terus membayangi pasar energi dan keuangan dunia.
Bank Indonesia juga menaruh perhatian besar pada kebijakan moneter Amerika Serikat melalui Federal Reserve.
Menurut Destry, pernyataan dari pimpinan The Fed mengindikasikan adanya tekanan ekonomi yang berkelanjutan.
“Global akan menghadapi situasi higher for longer baik suku bunga maupun T Bonds (obligasi pemerintah). Tekanan di energy market akan berdampak pada negara-negara di dunia termasuk Indonesia, kebijakan BI juga akan terdampak,” kata Destry.
Di sisi lain, pengendalian inflasi pangan tetap menjadi prioritas utama bank sentral saat ini.
Inflasi pada komponen volatile food tercatat masih berada di atas angka 5 persen.
Dalam merespons hal ini, Bank Indonesia bersinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan daerah melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Program ini merupakan transformasi dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang kini menunjukkan hasil positif di berbagai daerah hingga Agustus 2026.
Realisasi program optimalisasi Good Agricultural Practices (GAP) telah mencapai 242 program atau 137,50 persen dari target nasional.
Sementara itu, Kerja Sama Antar Daerah (KAD) mencatatkan 267 nota kesepahaman atau 176,82 persen dari target yang ditetapkan.
Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) juga mencatatkan kinerja melampaui target dengan realisasi 785 program atau 303,09 persen.
Gerakan Pasar Murah (GPM) telah terlaksana sebanyak 10.669 kegiatan dan akan terus diakselerasi hingga akhir tahun untuk memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
