Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah memperketat pengawasan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) guna memastikan bantuan tersebut jatuh ke tangan golongan yang berhak.
Langkah ini diambil menyusul temuan masih tingginya konsumsi BBM bersubsidi, seperti Pertalite, oleh kelompok masyarakat mampu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pihaknya akan mengkaji sistem teknologi yang dikembangkan oleh PT Pertamina (Persero) untuk memitigasi kebocoran subsidi di lapangan.
Purbaya dijadwalkan menerima paparan teknis mengenai mekanisme pengawasan tersebut dari Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, di kantor Kemenkeu pada Jumat (24/7).
“Ini kan semua orang yang kaya juga bisa ambil Pertalite misalnya, atau gas juga. Nah dia punya teknologi saya pengen lihat teknologi kayak gimana sih, penerapannya seperti apa,” ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (24/7).
Optimasi teknologi ini menjadi kunci bagi pemerintah untuk mengendalikan volume konsumsi BBM bersubsidi tanpa harus menambah beban anggaran negara.
Pemerintah secara tegas memutuskan untuk tidak menambah alokasi subsidi maupun kompensasi BBM, meskipun dinamika harga minyak dunia sedang menunjukkan tren peningkatan.
Strategi yang diambil adalah pengendalian volume distribusi agar tetap berada dalam koridor fiskal yang telah ditetapkan.
Purbaya menambahkan, kenaikan harga minyak mentah dunia yang kini menyentuh level US$ 100 per barel masih berada dalam batas skenario perhitungan pemerintah.
Kendati demikian, pemerintah tetap bersiap menghadapi segala kemungkinan fluktuasi harga di masa depan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kementerian Keuangan saat ini sedang menyusun berbagai simulasi anggaran sebagai langkah antisipasi jika harga minyak dunia bergerak melampaui asumsi yang ada.
“Kemarin waktu di rapat kabinet, Presiden meminta kami melakukan simulasi untuk harga minyak dengan skenario yang berbeda, bukan 100 saja atau lebih, jadi gimana kita anggarannya. Tadi sedang hitung,” kata Purbaya.
Pemerintah menargetkan melalui perbaikan sistem distribusi dan pengawasan berbasis teknologi ini, penyaluran subsidi dapat lebih akurat.
Upaya ini dipandang krusial untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Penerapan teknologi tersebut diharapkan dapat membatasi akses masyarakat mampu terhadap produk BBM yang disubsidi oleh negara.
Dengan demikian, anggaran subsidi yang tersedia dapat dialokasikan dengan lebih efektif bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan ekonomi tersebut.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari subsidi BBM memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat kelas menengah ke bawah.
Hingga saat ini, koordinasi intensif antara kementerian terkait dan pihak Pertamina terus dilakukan guna mematangkan skema pengawasan tersebut.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat segera diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh wilayah distribusi BBM nasional.
