Jakarta – Kesenjangan ekonomi digital di Indonesia kian nyata seiring dengan dominasi transaksi e-commerce yang masih terpusat di kawasan perkotaan Pulau Jawa.
Riset terbaru dari NEXT Indonesia Center mengungkapkan bahwa penetrasi perdagangan daring belum merata secara nasional hingga Maret 2025.
Data tersebut menunjukkan bahwa akses internet yang semakin meluas tidak serta-merta mengonversi penduduk menjadi pelaku ekonomi digital secara masif.
Peneliti NEXT Indonesia Center, Reza Pratama, menekankan bahwa ekosistem perdagangan daring membutuhkan lebih dari sekadar konektivitas jaringan.
“Internet memang dapat diakses dari berbagai wilayah, tetapi aktivitas e-commerce tetap bergantung pada kemudahan pengiriman barang, kestabilan sinyal, kemampuan masyarakat berbelanja, dan pemahaman digital,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (12/7).
Menurutnya, tanpa perbaikan infrastruktur logistik dan peningkatan literasi, ekonomi digital justru berisiko memperlebar ketimpangan kesejahteraan antarwilayah.
Analisis dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 mencatat hanya 54 juta penduduk atau 19,18% populasi yang aktif berbelanja melalui platform daring.
Sementara itu, jumlah masyarakat yang memanfaatkan platform digital untuk berjualan jauh lebih rendah, yakni hanya 9,7 juta orang atau 3,43% dari total populasi.
Pola aktivitas ini menunjukkan konsentrasi tinggi di wilayah dengan kepadatan penduduk besar dan sektor jasa yang sudah mapan.
Kabupaten Sleman mencatatkan diri sebagai daerah dengan rasio penjual e-commerce tertinggi di Indonesia, mencapai 10,10%.
Wilayah lain yang mendominasi sisi penjualan adalah Kota Salatiga, Kota Yogyakarta, Kota Batu, dan Kota Malang.
Di sisi pembeli, Kota Yogyakarta memimpin dengan rasio 36,98%, disusul ketat oleh Kota Depok, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, hingga Tangerang Selatan.
Fenomena ini menegaskan bahwa kota-kota dengan pusat pendidikan dan ekonomi kreatif memiliki keunggulan dalam menyeimbangkan konsumsi dan produksi digital.
Di luar Pulau Jawa, hanya Kota Pangkalpinang yang mampu menembus sepuluh besar daerah dengan rasio pembeli daring tertinggi di angka 33,30%.
Kesenjangan infrastruktur menjadi pembeda utama antara wilayah yang maju secara digital dan daerah yang tertinggal.
Di wilayah seperti Depok atau Jakarta Selatan, cakupan BTS telah menjangkau seluruh kelurahan sehingga kendala sinyal hampir tidak ditemukan.
Sebaliknya, kondisi di wilayah timur Indonesia masih memprihatinkan, seperti di Kabupaten Maluku Tenggara di mana 48 desa belum terjangkau sinyal internet.
Namun, ketersediaan jaringan telekomunikasi tidak selalu menjamin kesuksesan perdagangan digital.
Kabupaten Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya, misalnya, memiliki cakupan BTS di atas 88% namun rasio pelaku e-commerce tetap di bawah 2,5%.
Fakta ini membuktikan bahwa faktor daya beli dan efisiensi biaya logistik menjadi variabel penentu yang tak kalah krusial.
Pemerintah pusat dan daerah kini didorong untuk menggeser fokus kebijakan dari sekadar perluasan jaringan menuju pembangunan ekosistem ekonomi daerah yang menyeluruh.
Langkah ini dianggap krusial agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara merata dan menciptakan peluang usaha baru di seluruh pelosok Indonesia.
