Jakarta – Kinerja Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama satu tahun masa kerja telah dievaluasi oleh lembaga riset independen IndoStrategi. Hasil survei menunjukkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menduduki peringkat pertama sebagai kementerian dengan performa terbaik.
Menurut laporan evaluasi yang dirilis IndoStrategi, Kemendikdasmen berhasil meraih nilai 3,35 poin. Informasi ini turut disampaikan melalui akun Instagram resmi @kemendikdasmen pada Jumat (17/10/2025).
Survei komprehensif ini dilaksanakan sejak awal September hingga 13 Oktober 2025. IndoStrategi mengumpulkan data dari 424 narasumber yang dipilih secara purposif di 34 provinsi di Indonesia.
Para narasumber memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana strata satu (S1) dan pekerjaan tetap, termasuk aktivis, guru, dosen, karyawan pemerintah maupun swasta, serta pengusaha. Survei juga melibatkan mereka yang sedang menempuh studi strata dua (S2) dan strata tiga (S3).
Selain wawancara mendalam dengan narasumber, metodologi penelitian IndoStrategi juga memanfaatkan sumber berita daring dan luring, dokumen resmi pemerintah, serta analisis dari para pengamat dan akademisi.
IndoStrategi merilis daftar sepuluh kementerian dengan skor kinerja teratas. Selain Kemendikdasmen yang memimpin dengan 3,35 poin, ada pula Kementerian Luar Negeri (3,32), Kementerian Agama (3,26), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (3,22), serta Kementerian Pertanian (3,21).
Posisi selanjutnya ditempati oleh Kementerian Keuangan (3,15), Kementerian Dalam Negeri (3,14), Kementerian Pertahanan (3,13), Kementerian Kehutanan (3,08), dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi (3,08).
Di sisi lain, terdapat lima kementerian yang memperoleh skor penilaian sedang, namun berada di bawah angka 3,0, mengindikasikan perlunya peningkatan kinerja. Kementerian-kementerian tersebut adalah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (2,81), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2,81).
Disusul oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (2,79), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (2,77), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2,74).
