Jakarta – Pemerintah membuka kembali blokir anggaran senilai Rp206,4 triliun sepanjang tahun 2025. Dana ini berasal dari total efisiensi anggaran sebesar Rp306,7 triliun yang diberlakukan di awal tahun.
Keputusan ini diambil untuk mendukung operasional dasar dan program bantuan sosial yang mendesak.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa pembukaan blokir dilakukan untuk memastikan program-program prioritas pemerintah tetap berjalan.
“Yang dibuka kembali adalah sekitar Rp206,4 triliun dari Rp306,7 triliun tersebut supaya operasional dasar bisa tetap berlangsung, supaya belanja bantuan sosial bisa tetap berjalan,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa 2025.
Kebutuhan belanja pemerintah yang meningkat menjadi alasan utama pencairan anggaran tersebut. Pemerintah juga menyalurkan anggaran belanja tambahan (ABT).
Realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir Desember 2025 tercatat sebesar Rp.2602,3 triliun.
Angka ini masih di bawah target APBN sebesar Rp2.701,4 triliun.
Efisiensi anggaran yang dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 mencapai Rp100 triliun.
Realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) menjadi yang terbesar, mencapai 129,3% dari APBN atau sebesar Rp1.500,4 triliun. Sementara itu, belanja non K/L hanya mencapai 71,5% dari UU APBN, yaitu Rp1.102 triliun.
Suahasil menambahkan, peningkatan signifikan terjadi pada belanja K/L di akhir tahun, mencapai Rp389 triliun lebih.
Dinamika belanja pemerintah tahun 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk efisiensi anggaran, pengalihan PNBP, penerapan tarif impor, dan bencana alam.
Pemerintah juga menggelontorkan stimulus ekonomi di setiap kuartal, dengan total mencapai Rp110,4 triliun.
Belanja negara kumulatif hingga akhir tahun mencapai Rp3.451,4 triliun dan diharapkan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025.
