Cebu – Filipina memastikan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN tetap akan digelar di Cebu pada 8-9 Mei 2026.
Keputusan ini diambil meski ada dampak konflik di Timur Tengah yang memicu tekanan ekonomi dan kenaikan harga minyak.
Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., menyampaikan keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan para pemimpin negara Asia Tenggara.
Konsultasi dilakukan terkait kemungkinan penundaan KTT.
“Kami telah menanyakan mitra kami di 10 negara anggota ASEAN lainnya, dan pertanyaannya sangat sederhana: Apakah Anda menghendaki penundaan KTT ASEAN,” ungkap Marcos Jr.
Hasil konsultasi menunjukkan kesepakatan untuk tetap melanjutkan pertemuan tingkat tinggi tersebut.
“Mufakat yang tercapai adalah bahwa saat ini kita harus mengoordinasikan usaha bersama. Jadi, inilah yang akan kita lakukan, kita akan lanjutkan penyelenggaraan KTT ASEAN,” tegasnya.
Marcos Jr. juga menegaskan bahwa penyelenggaraan KTT akan dilakukan dengan format yang sangat sederhana.
Hal ini sebagai bentuk penyesuaian terhadap situasi global.
KTT ke-48 ASEAN akan difokuskan pada tiga isu utama.
Tiga isu tersebut adalah pasokan minyak, ketahanan pangan, dan tenaga kerja migran.
“Kita akan membahas soal tiga isu utama ini — tentang pasokan minyak dan produk minyak, tentang pasokan pangan dan harga pangan, dan tentang pekerja migran,” jelasnya.
Pertemuan ini dinilai penting untuk menentukan langkah strategis ASEAN ke depan.
Selain itu, juga untuk memperkuat kerja sama antarnegara anggota di tengah krisis global.
Sementara itu, KTT ke-49 ASEAN yang direncanakan berlangsung di Kota Pasay pada 10-12 November 2026 masih akan dilanjutkan secara tentatif.
KTT ke-49 dinilai penting karena akan dihadiri para pemimpin dunia.
Sebagai ketua ASEAN tahun 2026, Filipina dijadwalkan menyelenggarakan hingga 650 pertemuan tingkat menteri dan pejabat senior sepanjang tahun.
Sebelumnya, pimpinan Senat Filipina sempat mengusulkan penundaan KTT ASEAN.
Alasannya adalah tekanan ekonomi dari konflik di Timur Tengah dan lonjakan harga minyak.
Jika ditunda, pemerintah Filipina diperkirakan dapat menghemat lebih dari 17 miliar peso atau sekitar Rp4,7 triliun.
Dana tersebut diusulkan untuk dialihkan guna mengurangi dampak ekonomi krisis.
